Taipei, 17 Sep. (CNA) Direktur Jenderal Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) di Surabaya, Isaac C. Chiu (邱陳煜) telah menyerukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sistem-sistem terkaitnya.
Hal ini, kata Chiu, akan memungkinkan Taiwan untuk berkontribusi dengan keunggulannya di panggung internasional, bersama-sama memajukan perdamaian dan kemakmuran.
Dalam sebuah laporan di media Nusantara Jaya News pada Selasa (16/9), Chiu mengatakan bahwa Taiwan memiliki pemerintahan, militer, mata uang, dan paspor sendiri, "Serta menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara, sehingga kedaulatannya tidak diragukan lagi."
"Namun, selama periode yang cukup lama, Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam sistem PBB. Alasan utama terletak pada interpretasi yang disengaja oleh China terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 2758, yang dikaitkan dengan 'Prinsip Satu China' dimana disebarkan secara luas, membingungkan persepsi internasional," tulisnya.
"Faktanya, resolusi tersebut hanya membahas perwakilan China di PBB, tidak menyebutkan Taiwan, dan tentu saja tidak menguasakan China untuk mewakili Taiwan," tambah Chiu.
Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 2758 pada 1971 untuk menyelesaikan masalah representasi Tiongkok dalam sistem PBB. Ini mengarah pada pengeluaran Taiwan, yang secara resmi bernama Republik Tiongkok (ROC), sementara Republik Rakyat Tiongkok mengambil alih posisinya.
Chiu juga menyebutkan bahwa pemerintah Taiwan terus menerapkan pendekatan "diplomasi komprehensif" sambil menetapkan strategi "tiga rantai": "rantai nilai demokratis global", "rantai pulau pertama di Indo-Pasifik", dan upaya "rantai pasokan nonmerah".
Mengingat posisinya di garis depan "rantai pulau pertama di Indo-Pasifik" -- rantai kepulauan pertama dari pesisir daratan utama Asia Timur -- "Taiwan telah memperdalam dialog dan kerja sama di bidang keamanan yang lebih luas dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dan nilai geostrategis serupa dan memperkuat keterlibatannya dengan negara-negara demokratis di seluruh dunia melalui 'rantai nilai demokratis global'," tulisnya.
Selain itu, Taiwan, kata Chiu, "Aktif berpartisipasi dalam platform multilateral untuk mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan, dan secara proaktif melindungi industri-industri kritis dari kendali rezim otoriter dengan mendirikan 'rantai pasokan nonmerah'."
Chiu mencontohkan bahwa setelah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok pada 2018, perusahaan-perusahaan Taiwan secara bertahap memindahkan basis produksi mereka dari Negeri Tirai Bambu ke Indonesia dan negara lain.
"Jumlah pabrik milik Taiwan yang didirikan di Jawa Timur telah meningkat secara signifikan, menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan sinergi antara Taiwan dan Indonesia dalam rantai pasok 'nonmerah'," tulis Chiu.
"Terutama seiring dengan upaya AS dalam menerapkan kebijakan global untuk melawan 'penyalahgunaan asal negara', diperkirakan lebih banyak komponen yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik Taiwan tersebut akan diproduksi di Indonesia, menciptakan peluang kerja yang lebih banyak di dalam negeri dan memperdalam kerja sama bilateral," tambahnya.
Taiwan juga mengintegrasikan kemampuan pertahanan, teknologi, dan ekonominya untuk mendorong pendekatan "diplomasi komprehensif", kata Chiu.
"Di tengah situasi internasional yang kompleks dan tidak stabil, Taiwan berupaya mencapai kemakmuran bersama dengan negara-negara termasuk Indonesia melalui kekuatan teknologi dan ekonominya serta nilai-nilai yang sama, bekerja sama untuk membangun dunia yang stabil dan sejahtera," tulisnya.
Seiringan dengan peringatan ke-80 PBB, yang memperingati perjalanannya dalam mempromosikan perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia, kata Chiu, "Meskipun Taiwan telah lama dikecualikan dari PBB, Taiwan secara konsisten dan tanpa lelah mempromosikan nilai-nilai tersebut di tingkat global."
"Seiring PBB memasuki babak baru, Taiwan tidak seharusnya absen. Taiwan siap bekerja sama dengan semua negara, termasuk Indonesia, dalam kerangka PBB untuk melanjutkan pencapaian masa lalu dan melangkah maju, berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran global," tambahnya.
Selesai/ja
