Taipei, 3 Sep. (CNA) Bupati Kinmen, Chen Fu-hai (陳福海) hari Selasa (2/9) mengatakan ia berharap pemerintah pusat dapat memperbaiki sistem perekrutan pekerja migran, sehingga dapat mengurangi beban pengusaha, menjamin kondisi kerja, serta secara stabil mendorong pembangunan di daerah.
Chen pada Selasa bertemu Legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) Chen Ying (陳瑩) serta pejabat Direktorat Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan Nasional (NLMA), untuk bersama-sama membahas masalah kekurangan tenaga kerja di daerah.
Menurut rilis pers Departemen Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan pemerintah kabupaten, Chen mengatakan bahwa sebagai daerah kepulauan, Kinmen selama ini sangat bergantung pada tenaga kerja dari pulau utama Taiwan.
Seiring industri konstruksi di seluruh Taiwan kini menghadapi kekurangan tenaga kerja, dampaknya terhadap Kinmen terasa semakin signifikan, ujarnya, seraya berharap dengan adanya sistem yang terbuka dan transparan, kebutuhan pekerja dapat terpenuhi sehingga proyek pembangunan bisa berjalan lancar.
Chen menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Kinmen melaksanakan berbagai proyek pembangunan, termasuk perumahan sosial, gedung olahraga besar, serta gedung sekolah dasar dan menengah, yang semuanya memerlukan lebih banyak tenaga kerja.
Namun, prosedur perekrutan pekerja migran saat ini masih cukup rumit, kata Chen, sehingga tenaga kerja tidak dapat segera tersedia dan berdampak pada keterlambatan proyek.
Oleh karena itu, kata Chen, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan bagi daerah, demi menjamin kualitas hidup warga sekaligus mewujudkan rencana pembangunan wilayah.
Pejabat pemerintah kabupaten, Wang Teng-wei (王登緯), mengatakan Kinmen sedang berada pada tahap penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur publik dan sistem pekerja migran yang lebih fleksibel akan berdampak besar terhadap perkembangan jangka panjang daerah.
Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kinmen bukan hanya untuk mengatasi kesulitan saat ini, tetapi juga untuk menciptakan perencanaan pemerintahan daerah yang lebih berkelanjutan, kata Wang.
Pihak Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), yang mengatasi WDA, menegaskan bahwa kebutuhan konstruksi di Kinmen memiliki sifat khusus dan mendesak.
Ke depannya, kebutuhan daerah kepulauan akan terus dimasukkan ke dalam evaluasi kebijakan secara menyeluruh, kata kementerian.
Dalam batas ketentuan hukum, kata MOL, pemerintah pusat akan mengkaji cara mempercepat prosedur dan jadwal terkait untuk membantu pengusaha konstruksi melaksanakan berbagai proyek tanpa terkendala kekurangan tenaga kerja.
Sementara itu, NLMA menyatakan bahwa jika perekrutan pekerja migran dilakukan berdasarkan skala proyek dan kebutuhan nyata, alokasi tenaga kerja akan lebih rasional, sementara kesulitan koordinasi dan manajemen dapat terhindar apabila pengusaha mencari tenaga kerja masing-masing.
Ke depannya, saat mendorong kebijakan perekrutan tenaga kerja, mekanisme pengelolaan serta dukungan akan dijalankan secara bersamaan, guna memastikan mutu konstruksi, keselamatan proyek, serta kondisi kerja sesuai peraturan, kata ditjen tersebut.
(Oleh Chang Yi-lien dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
