Taipei, 13 Agu. (CNA) Situasi hak asasi manusia (HAM) di Taiwan pada 2024 tidak mengalami perubahan signifikan dan "Tidak ada laporan yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran HAM signifikan," kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Selasa (12/8) waktu setempat dalam laporan tahunan HAM versi ringkasnya.
Laporan tersebut -- bagian dari "Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia untuk 2024" dari departemen tersebut -- menyatakan bahwa otoritas Taiwan "Menegakkan undang-undang yang melarang pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut pejabat yang melakukannya."
Laporan itu juga menyatakan bahwa "Tidak ada laporan bahwa otoritas atau agen mereka melakukan pembunuhan sewenang-wenang atau melanggar hukum selama tahun tersebut."
"Konstitusi memberikan kebebasan berekspresi, termasuk bagi anggota pers dan media lainnya, dan otoritas umumnya menghormati hak ini," kata laporan tersebut.
Terkait hak-hak buruh, laporan itu menyebutkan "Undang-undang memberikan hak bagi pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat independen, melakukan mogok kerja, dan berunding secara kolektif," namun "Hak untuk mogok tetap sangat dibatasi."
Disebutkan bahwa guru dan pegawai negeri tidak memiliki hak untuk mogok dan bahwa mogok hanya diizinkan dalam perselisihan penyesuaian, seperti terkait kompensasi atau jadwal kerja, dan hanya setelah mediasi.
Laporan itu juga menyatakan bahwa "Perusahaan besar sering kali mempersulit karyawan untuk membentuk serikat di tingkat perusahaan," dengan menggunakan metode seperti memasukkan penyelenggara serikat ke dalam daftar hitam untuk promosi atau memindahkan mereka ke divisi lain, dengan praktik seperti ini paling umum terjadi di sektor teknologi.
Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) Taiwan "Mengawasi pelaksanaan dan penegakan undang-undang ketenagakerjaan bekerja sama dengan otoritas urusan ketenagakerjaan daerah," kata laporan tersebut.
Ditambahkan bahwa "Sebagian besar perselisihan ketenagakerjaan melibatkan masalah upah dan pesangon dan sering diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase," serta "Undang-undang melarang mogok atau tindakan protes lain selama proses konsiliasi atau arbitrase."
Laporan Departemen Luar Negeri AS juga menyebutkan bahwa "Lebih dari 793.000 pekerja asing dipekerjakan, terutama dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand."
Pemerintah Taiwan mengoperasikan Pusat Layanan Perekrutan Langsung Pekerja Asing dan platform daring untuk memungkinkan pemberi kerja merekrut pekerja asing tanpa menggunakan agensi, mengizinkan pekerja migran yang mengalami pelecehan atau eksploitasi berganti majikan, dan menyediakan saluran siaga bebas pulsa 24 jam dalam enam bahasa untuk konsultasi hukum, perlindungan, dan pelaporan pelecehan, menurut laporan.
Asosiasi pekerja migran mengatakan kepada Departemen Luar Negeri bahwa "Meskipun ada saluran siaga dan catatan respons efektif dari otoritas, pekerja asing sering enggan melaporkan pelecehan oleh pemberi kerja karena takut kontrak mereka akan diputus," dan bahwa "Pekerja juga kesulitan mengakses saluran siaga saat berada di laut."
Laporan itu juga menyebutkan bahwa "Lebih dari 87.575 pekerja migran tidak berhubungan dengan pemberi kerja legal mereka dan kemungkinan tetap bekerja secara informal di tempat lain, sehingga tidak menikmati perlindungan ketenagakerjaan yang berlaku."
Selesai/JC
