Taipei, 14 Agu. (CNA) Kementerian Dalam Negeri (MOI) Taiwan telah mengusulkan sebuah amandemen yang akan memungkinkan mereka menolak pemulihan kewarganegaraan Taiwan kepada individu yang lahir di Taiwan namun telah memperoleh dokumen identitas Tiongkok, kecuali mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Rancangan amandemen yang diumumkan pada Selasa (12/8) ini berarti bahwa warga Taiwan yang pernah memegang paspor Tiongkok atau yang memiliki registrasi rumah tangga Tiongkok harus membuktikan mereka telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kepentingan nasional Taiwan atau memenuhi kriteria lain untuk memulihkan kewarganegaraan Taiwan mereka.
Menurut MOI, usulan amandemen terhadap "Peraturan Mengenai Izin Pemulihan Status Rakyat Wilayah Taiwan untuk Rakyat dari Wilayah Daratan dengan Registrasi Rumah Tangga Asal di Taiwan" ini merupakan bagian dari 17 strategi yang diusulkan pada Maret oleh Presiden Lai Ching-te (賴清德) untuk mengatasi ancaman keamanan nasional dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Kementerian mengatakan aturan ini akan berlaku bagi orang yang awalnya memiliki registrasi rumah tangga di Taiwan tetapi kemudian mendaftar di Tiongkok daratan atau memperoleh paspor Tiongkok, sehingga kehilangan "Identitas Taiwan" mereka.
MOI menyatakan amandemen ini tidak memerlukan persetujuan dari Yuan Legislatif.
Rancangan tersebut menguraikan tiga kriteria kelayakan untuk pemulihan kewarganegaraan Taiwan, termasuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertahanan nasional, citra internasional atau stabilitas sosial, atau memberikan manfaat bagi kepentingan keseluruhan negara.
Pengecualian kemanusiaan adalah faktor lain dan dapat mencakup kasus di mana seseorang kehilangan identitas Taiwan secara tidak sengaja sebagai anak di bawah umur akibat tindakan wali hukumnya, atau di mana terdapat ikatan emosional dengan kerabat di Taiwan atau faktor kesehatan, menurut MOI.
Pemohon harus memberikan bukti untuk salah satu dari tiga kriteria kelayakan tersebut, kata kementerian.
Pemohon juga diwajibkan menyerahkan bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan registrasi rumah tangga di daratan dan tidak mengajukan, tidak memiliki, atau telah melepaskan paspor Tiongkok.
Selain itu, untuk menentukan apakah pemohon telah melakukan kejahatan serius di luar Taiwan, rancangan tersebut juga meminta sertifikat catatan kriminal yang diterbitkan dalam tiga bulan terakhir oleh pemerintah Tiongkok atau otoritas luar negeri lainnya, yang harus diverifikasi otoritas berwenang di Taiwan atau kantor perwakilan Taiwan di luar negeri.
Mereka yang berusia di bawah 18 tahun akan dikecualikan.
Amandemen yang diusulkan menambahkan tiga situasi di mana persetujuan dapat ditolak, dicabut, atau dibatalkan: keterlibatan dalam propaganda politik untuk Partai Komunis Tiongkok; pelanggaran kebijakan atau hukum daratan; atau perilaku yang menimbulkan risiko terhadap kepentingan nasional.
Kementerian mengatakan pembatasan akan berlaku untuk tindakan yang membahayakan keamanan nasional atau martabat nasional, seperti mengumpulkan atau membocorkan rahasia negara, secara ilegal bertindak sebagai agen atau distributor untuk layanan komersial di Tiongkok, atau tidak mematuhi aturan masuk dan keluar.
Tindakan yang dianggap merugikan kepentingan nasional -- termasuk membocorkan rahasia dagang, merusak fasilitas umum, atau menghasut kerusuhan sosial -- juga akan memiliki konsekuensi negatif.
Kasus di mana persetujuan untuk memulihkan identitas Taiwan dicabut atau dibatalkan setelah diberikan akan ditinjau bersama oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan lembaga terkait lainnya, kata MOI.
Selesai/JC
