Taipei, 8 Juli (CNA) Taiwan akan meminta sekutu diplomatik dan non-resminya untuk mengangkat keputusan Tiongkok yang secara sepihak meluncurkan rute penerbangan baru di Selat Taiwan pada sidang tiga tahunan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) pada bulan September, kata sebuah sumber diplomatik pada hari Selasa (7/7).
Langkah ini diambil setelah Tiongkok secara sepihak mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka akan membuka rute W121 dari barat laut ke tenggara yang menghubungkan Dongshan di provinsi Zhejiang ke rute penerbangan M503 utara-selatan di Selat Taiwan.
Badan pemerintah tertinggi Taiwan yang menangani urusan Tiongkok, Dewan Urusan Daratan (MAC), menanggapi dengan mendesak Tiongkok untuk segera memulai pembicaraan melalui saluran yang ada terkait keputusannya secara sepihak meluncurkan rute penerbangan W121.
Administrasi Penerbangan Sipil Taiwan juga mengatakan keputusan Tiongkok itu "disesalkan" dan bahwa mereka akan memantau dengan ketat penerbangan yang berpotensi terdampak untuk memastikan keselamatan penerbangan.
Ketika diminta berkomentar, seorang sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan di Taipei pada hari Selasa bahwa ini bukan pertama kalinya Beijing bertindak sepihak dalam menetapkan rute penerbangan.
Sumber diplomatik tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada wartawan bahwa sejak Tiongkok meluncurkan rute M503 pada tahun 2015, Taiwan telah melakukan diskusi erat dengan sekutu diplomatik dan negara-negara sahabat untuk berbicara atas nama Taiwan.
"Setiap kali Tiongkok membuat keputusan sepihak dalam meluncurkan jalur penerbangan, pemerintah Taiwan akan melancarkan protes dan menyampaikan sikap tegasnya kepada ICAO melalui bantuan sekutu dan negara sahabat, mengingat Taiwan bukan anggota ICAO," kata sumber tersebut.
Mengambil contoh W122 dan W123, dua jalur penerbangan barat-ke-timur lainnya di selatan W121, keduanya dibuka bersamaan dengan pemindahan rute M503 ke arah timur pada awal 2024, dan Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Swedia, serta Belanda semuanya menyatakan keprihatinan atas keputusan Beijing.
Sumber tersebut mengatakan mereka melakukannya bukan hanya demi kepentingan Taiwan tetapi juga untuk kepentingan mereka sendiri karena Beijing telah melanggar aturan internasional yang dapat membahayakan keselamatan penumpang.
Namun demikian, meskipun ada penolakan, rute-rute tersebut tetap berfungsi, yang menunjukkan bahwa tekanan diplomatik mungkin tidak cukup untuk mempengaruhi Beijing, meskipun peraturan ICAO mengharuskan bahwa pembuatan, pengurangan, atau penyesuaian rute penerbangan harus dikoordinasikan dengan wilayah yang dilalui dan para pemangku kepentingan terkait.
Dengan Sesi ke-42 Sidang Majelis ICAO yang akan berlangsung pada akhir September di Markas Besar ICAO di Montreal, sumber tersebut mengatakan Taiwan akan kembali menggunakan pertemuan badan pengambil keputusan tertinggi ICAO sebagai platform untuk menyampaikan sikapnya terkait isu jalur penerbangan.
Taiwan juga sekali lagi akan menegaskan seruannya untuk diikutsertakan dalam sistem ICAO guna berkontribusi pada keselamatan penerbangan internasional, kata sumber tersebut.
Taiwan, yang secara resmi bernama Republik Tiongkok, tidak lagi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak kehilangan kursinya digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1971, dan oleh karena itu bukan anggota ICAO, sebuah badan khusus PBB.
Taiwan terakhir kali menghadiri acara tiga tahunan ICAO sebagai tamu presiden dewan badan PBB tersebut pada tahun 2013 di tengah menghangatnya hubungan antara Taiwan dan Tiongkok di bawah pemerintahan Kuomintang (KMT) sebelumnya di Taiwan.
Namun, Taiwan tidak diundang ke sidang-sidang ICAO berikutnya setelah Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) dari Partai Progresif Demokratik yang condong pada kemerdekaan menjabat pada tahun 2016, ketika hubungan Taipei dengan Beijing mulai memburuk.
Selesai/ML
