New Taipei, 23 Juni (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德) hari Minggu (22/6) menegaskan kembali kedaulatan Republik Tiongkok (Taiwan) sekaligus membantah klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas Taiwan, dalam pidato pertamanya dari total 10 pidato yang dijadwalkan akan disampaikan dalam beberapa pekan mendatang.
Dalam pidatonya di pertemuan regional Rotary International di New Taipei, Lai mengatakan bahwa sebuah negara berdaulat biasanya didefinisikan oleh empat karakteristik utama: memiliki penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara berdaulat lainnya.
Lai mengatakan Taiwan memenuhi semua kriteria tersebut meskipun bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Presiden menambahkan bahwa sudah menjadi sikap lama bahwa, sebagai negara berdaulat, Taiwan tidak berada di bawah RRT, seperti yang berulang kali diklaim oleh pihak RRT.
Lai mengatakan bahwa RRT, selama beberapa dekade terakhir, telah menggunakan Resolusi PBB 2758 untuk mengklaim memiliki kedaulatan atas Taiwan.
Namun, kata Lai, resolusi tahun 1971 tersebut tidak menyebutkan Taiwan, dan hanya membahas perwakilan Tiongkok di PBB serta penghapusan perwakilan Chiang Kai-shek.
Presiden menambahkan bahwa Amerika Serikat dan banyak negara yang sejalan juga telah mengkritik RRT karena menyalahgunakan resolusi PBB untuk mengklaim kedaulatan atas Taiwan.
Resolusi 2758 diadopsi oleh Sidang Umum PBB ke-26 pada tahun 1971 untuk membahas masalah perwakilan Tiongkok di badan internasional tersebut. Akibatnya, ROC, nama resmi Taiwan, kehilangan kursinya di PBB kepada RRT.
Sejak saat itu, Taiwan dikeluarkan dari PBB dan lembaga-lembaga afiliasinya, dan tidak diakui sebagai negara oleh sebagian besar negara anggota badan multilateral tersebut.
Lai membantah klaim Beijing yang menyatakan telah memegang kedaulatan atas Taiwan "Sejak zaman kuno," dengan mengatakan bahwa hanya sedikit catatan sejarah tentang interaksi resmi antara pulau tersebut dan Tiongkok sebelum akhir abad ke-17.
Lai mengatakan Taiwan sendiri memiliki sejarah ribuan tahun dan secara luas dianggap sebagai asal mula rumpun bahasa Austronesia dan masyarakat Austronesia.
RRT tidak pernah menjalankan kedaulatan atas Taiwan atau pulau-pulau terluar lain yang dikelola oleh ROC (Taiwan), tambahnya.
"Apapun nama yang kita pilih untuk menyebut negara kita - Republik Tiongkok; Republik Tiongkok Taiwan, atau Taiwan, kita adalah negara merdeka," ujarnya.
Pidato Lai pada Minggu bertema "Bangsa," dengan sembilan pidato berikutnya akan berfokus pada persatuan, sistem konstitusi Taiwan, diplomasi, pertahanan nasional, hubungan lintas Selat Taiwan, demokrasi, perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan yang setara di negara ini, menurut Kantor Kepresidenan.
Menurut juru bicara Kantor Kepresidenan Karen Kuo (郭雅慧), sepuluh pidato yang dijadwalkan presiden bertujuan untuk mempersatukan negara dalam menanggapi "situasi geopolitik yang tidak menentu dan ancaman dari rezim otoriter."
Namun, Eric Chu (朱立倫) dari oposisi Kuomintang mengatakan pada Minggu bahwa presiden seharusnya fokus pada masalah apa yang benar-benar telah ia selesaikan untuk rakyat, bukan memberikan pidato untuk kepentingan pribadi atau partai.
Chu menggambarkan gerakan penarikan massal yang menargetkan anggota parlemen oposisi sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara demokratis mana pun, dengan mengatakan bahwa hal itu akan menjadi preseden berbahaya dan bukan jalan menuju persatuan nasional.
Selesai/JA
