Hung Sun-han dilantik sebagai Menaker baru

Taipei, 25 Nov. (CNA) Hung Sun-han (洪申翰) dari Partai Progresif Demokratik (DPP) dilantik sebagai Menteri Ketenagakerjaan hari Senin (25/11), menggantikan Ho Pei-shan (何佩珊), yang mengundurkan diri akibat kasus perundungan kontroversial yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL).

Untuk mengambil posisi tersebut, Hung mengundurkan diri dari kursi legislator tanpa distrik, yang akan diisi Wang Yi-chuan (王義川), Direktur Komite Riset Kebijakan dan Koordinasi DPP.

MOL dilanda kegemparan pada 4 November ketika jasad pegawainya ditemukan di Xinzhuang Joint Office Tower Yuan Eksekutif di New Taipei, di tengah spekulasi di media sosial bahwa ia bunuh diri karena perundungan atasannya, Hsieh Yi-jung (謝宜容).

Baca juga: PM terima pengunduran diri Menaker terkait kasus bunuh diri pekerja akibat perundungan

Dalam upacara serah terima jabatan Senin, Hung membungkuk dan meminta maaf atas nama MOL kepada keluarga mendiang, mengatakan bahwa kejadian tersebut sangat memilukan dan ia merasa sangat sedih mendengar kabar kematian karyawan tersebut.

Hung juga menyatakan bahwa ia telah mendengar suara dari banyak orang di kementerian dan berjanji akan memastikan bahwa keluhan tentang perundungan di tempat kerja yang diajukan pegawai kementerian di masa depan akan ditangani dengan efektif.

Hung juga berjanji untuk memperbaiki lingkungan MOL dan menjadikannya model tempat kerja yang ramah, sambil membantu kementerian untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan melindungi hak-hak tenaga kerja.

Kementeriannya akan sepenuhnya mendukung penyelidikan hukum yang sedang berlangsung dan akan menginvestigasi lebih lanjut mengenai manajemen internal yang tidak tepat, ucap Hung dalam upacara serah-terima jabatannya.

Sebelum ditunjuk, Hung sendiri telah menekankan bahwa insiden ini menunjukkan masalah manajemen di dalam MOL.

Sebelumnya, pada Sabtu, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) yang menunjuk Hung juga telah menginstruksikannya untuk menstabilkan kondisi emosional para staf MOL serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan adil bagi para pekerja, agar mereka dapat bekerja di lingkungan yang aman.

Baca juga: Legislator DPP Hung Sun-han ditunjuk sebagai Menaker

Cho mengatakan kepada wartawan di Penghu bahwa Hung juga harus mengembangkan kebijakan pekerja inklusif yang melindungi pekerja sementara juga memenuhi tuntutan berbagai industri.

Hung dipilih untuk memimpin MOL karena ia muda dan antusias serta bisa merumuskan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kondisi bagi pekerja, kata Cho.

Cho mengatakan Hung dulunya adalah seorang aktivis hak sipil dan dipercaya banyak pekerja. Ia mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menerima pekerjaan tersebut.

Di sisi lain, Wang Hung-wei (王鴻薇), legislator dari partai oposisi, Kuomintang (KMT), mengatakan bahwa Hung tidak memiliki pengalaman dalam menangani masalah pekerja dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Wang mengkritik penunjukan tersebut sebagai bukti Presiden Lai Ching-te (賴清德) ingin seseorang dalam lingkaran dalamnya untuk mengambil pekerjaan tersebut.

Menyanggah Wang, Wu Szu-yao (吳思瑤), Sekretaris Jenderal Fraksi Parlemen DPP, mengatakan bahwa pengalaman Hung memberinya keyakinan bahwa ia akan dapat mereformasi praktik tenaga kerja.

Sementara itu, Tai Kuo-jung (戴國榮), Presiden Taiwan Confederation of Trade Unions, mencatat bahwa Hung adalah seorang legislator dan aktivis yang sangat berpengalaman. "Saya percaya ia akan memenuhi harapan," katanya.

Ia menyarankan agar MOL menerapkan Konvensi No. 190 Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia, yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk melindungi pekerja.

Di sisi lain, New Taipei City Trade Union menyebutkan, "Kami mendukung seorang aktivis sosial untuk menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan," dengan harapan Hung dapat melampaui pola pikir tradisional, melakukan reformasi besar, dan menciptakan lingkungan kerja yang sesuai standar negara demokrasi maju.

Serikat buruh tersebut juga menuntut Hung untuk mengatasi masalah upah rendah dan menambah hari libur nasional, mencegah perundungan di tempat kerja dan menurunkan ambang batas pembentukan serikat buruh, serta menjamin hak pekerja migran dan meningkatkan kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Sebelumnya, dalam kapasitasnya sebagai legislator, Hung pernah menyatakan ia berkomitmen untuk membantu pekerja migran di Taiwan dengan memperbaiki sistem melalui amandemen undang-undang agar hak-hak mereka lebih terlindungi.

Hung sendiri pernah beberapa kali terlibat dengan isu pekerja migran, termasuk membantu beberapa di antaranya yang berasal dari Indonesia.

Pada 2020, Hung pernah membantu seorang pekerja migran Indonesia yang menderita anemia aplastik berat untuk berhasil menjalankan operasi di Taiwan, setelah agensinya sudah mengatur kepulangannya. 

Sementara itu, pada 2 Agustus tahun ini, Hung menunjukkan adanya kekurangan pada peraturan terkait pekerja migran yang ada, dalam sebuah konferensi pers terkait kekerasan seksual terhadap seorang perawat migran asal Indonesia.

Pada 23 September 2021, dalam sebuah konferensi pers, Hung mengajukan saran kepada MOL yang menurutnya dapat menutup celah bagi agensi untuk memungut "biaya pembelian kerja" yang tinggi, dan meminta kementerian tersebut memperketat pengawasan terhadap agensi agar tidak memeras pekerja migran.

Dalam sebuah sidang Parlemen pada 25 Maret 2020, Hung menyampaikan ia berharap Menteri Ketenagakerjaan saat itu mengkaji pemisahan tempat tinggal dari pabrik untuk pekerja migran, setelah kebakaran di sebuah pabrik Taichung menyebabkan tiga pekerja migran tewas terjebak di asrama.

Selesai/JA