Taipei, 5 Sep. (CNA) Pengadilan Distrik Taipei memutuskan pada Kamis (5/9) bahwa Ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP) Ko Wen-je (柯文哲) ditahan dan diisolasi terkait dugaan korupsi yang terjadi saat ia menjabat sebagai wali kota Taipei.
Keputusan ini membatalkan keputusan sebelumnya pada Senin pagi yang membebaskan Ko tanpa jaminan.
Namun, setelah kejaksaan mengajukan banding atas keputusan tersebut hari Rabu dengan mengutip bukti tambahan, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa Ko telah "terlibat aktif" dalam dugaan korupsi, pengadilan distrik harus mengadakan sidang penahanan kedua untuk mantan Wali Kota Taipei tersebut.
Ko tidak memberikan komentar kepada wartawan saat tiba di pengadilan sekitar pukul 9:10 pagi untuk menghadiri pertemuan prosedural yang dijadwalkan pukul 9:30 pagi.
Setelah pertemuan ini selesai sekitar pukul 10:00 pagi, sidang penahanan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 2:00 siang.
Polisi mengatakan mereka telah mengerahkan 400 personel untuk menjaga ketertiban di sekitar pengadilan distrik di Jalan Bo'ai di Distrik Zhongzheng Taipei dan akan mengusir pengunjuk rasa jika mereka memegang spanduk atau meneriakkan slogan.
Pengadilan mengeluarkan putusan menahan Ko sekitar pukul 5:20 sore. Ko masih bisa mengajukan banding atas putusan itu.
Ko terlihat pada pukul 5:50 sore, memasuki kendaraan dengan tangan terborgol sebelum dibawa ke Pusat Penahanan Taipei di Distrik Tucheng.
Sesuai dengan KUHAP, Ko dapat ditahan secara sah hingga empat bulan sementara jaksa melanjutkan penyelidikannya.
Kejaksaan menduga Ko terlibat dalam dalam transaksi properti korup yang melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi selama masa jabatan keduanya sebagai Wali Kota Taipei dari tahun 2018 hingga 2022.
Ketua Grup Core Pacific Sheen Ching-jing (沈慶京) diduga memberi Dewan Kota Taipei Kuomintang (KMT) Ying Hsiao-wei (應曉薇) lebih dari NT$47,40 juta (Rp22,78 juta) sebagai bagian dari upaya perusahaannya untuk melakukan lobi ilegal kepada pemerintah kota Taipei untuk meningkatkan koefisien lantai bangunan (FAR) Core Pacific City, sebuah pusat perbelanjaan di Distrik Songshan, untuk meningkatkan nilai finansial properti tersebut.
Pengadilan Distrik Taipei memutuskan pada hari Kamis bahwa Ko “dengan jelas mengetahui” bahwa meningkatkan FAR properti Core Pacific City adalah tindakan ilegal, namun dia “bersikeras” agar hal itu terjadi.
Kejaksaan percaya Ying bertindak sebagai perantara antara Sheen dan para pejabat kota berpangkat tinggi termasuk mantan Wakil Wali Kota Taipei, Pong Cheng-sheng (彭振聲). Mereka juga menduga Ko terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut, meskipun Ko membantahnya.
Ko bersama dengan Ying, Sheen, Pong, dan asisten Ying, Wu Shun-min (吳順民), yang semuanya ditahan dan diisolasi sebagai tersangka dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.
Menurut Undang-Undang Anti-Korupsi, menerima suap yang merusak tugas resmi dapat dihukum penjara minimal 10 tahun, sedangkan mencari keuntungan ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dihukum penjara minimal 5 tahun.
Vonis berdasarkan undang-undang tersebut akan menjadi kemunduran yang menghancurkan TPP, karena Ko adalah ketua sekaligus kandidat dalam pemilihan presiden pada Januari, dengan meraih 26 persen suara.
Ko dan TPP saat ini juga menghadapi penyelidikan kriminal terpisah terkait ketidaksesuaian laporan dana kampanye dari pemilihan Januari lalu.
Selesai/ML
