Taipei, 2 Agu. (CNA) Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri (MOFA) yang dijadwalkan akan ditempatkan di kantor perwakilan Taiwan di Makau tidak dapat memperoleh visa dari pemerintah Makau setelah menolak untuk menandatangani surat pernyataan yang mengakui prinsip "Satu Tiongkok" Beijing, kata Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC) Taiwan pada hari Kamis (1/8).
Pejabat MOFA sebelumnya yang bertugas di Kantor Ekonomi dan Budaya Taipei (TECO) di Makau kembali ke Taiwan pada 23 Juli setelah bertugas di sana selama lebih dari 10 tahun, kata wakil kepala dan juru bicara MAC Liang Wen-chieh (梁文傑) dalam konferensi pers.
Namun, pejabat MOFA lainnya yang dijadwalkan untuk mengisi pos yang kosong tidak dapat memperoleh visa karena pemerintah Makau secara sepihak mewajibkan pejabat baru ini untuk menandatangani surat pernyataan "Satu Tiongkok" tadi, katanya.
Pemerintah daerah administratif khusus Tiongkok mengharuskan penunjukan baru untuk menandatangani surat pernyataan yang mengikuti prinsip tersebut yang tidak dapat diterima oleh Taiwan, kata Liang.
Sejak tahun 2019, pemerintah Makau telah mengharuskan pejabat Taiwan di TECO-Makau, yang diatur oleh MAC, untuk menandatangani surat pernyataan yang mengakui prinsip "Satu Tiongkok" Beijing sebagai syarat untuk mendapatkan visa.
Staf Taiwan sebelumnya masih bisa mendapatkan visa karena telah berada di Makau sebelum peraturan tersebut disahkan Makau.
Dari perspektif pemerintah Taiwan, pemerintah Makau tidak bisa memaksa pejabat MOFA sebelumnya untuk tetap berada di Makau. Selain itu, Taiwan mendesak agar pemerintah Makau tidak mempersulit proses birokrasi bagi pejabat Taiwan baru yang hendak mengisi kekosongan jabatan di sana.
Jika pemerintah Makau terus menuntut persyaratan tersebut untuk pejabat Taiwan, otoritas Taiwan "Akan bersiap untuk yang terburuk" kata Liang. Namun Liang tidak merinci tindakan apa yang akan diambil. Dia hanya mencatat bahwa hal ini pasti akan berdampak pada pertukaran sipil antara Taiwan dan Makau dan merusak citra internasional kota tersebut.
Pejabat MOFA Taiwan di Makau selama ini membantu pengurusan paspor, sertifikat masuk dan keluar, serta visa bagi orang Taiwan yang hendak pergi ke Makau atau sudah tinggal di sana.
Dikarenakan posisi tersebut sekarang kosong, layanan tersebut harus ditangani melalui janji temu daring dan pemantauan jarak jauh, yang menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan, katanya.
Menurut informasi yang disediakan oleh MAC, TECO-Makau seharusnya diisi oleh delapan pejabat Taiwan, dari berbagai lembaga pemerintah, seperti MOFA, MAC, dan Badan Imigrasi Nasional.
Setelah sebagian pejabat MOFA kembali ke Taiwan, kini hanya tinggal dua pejabat Taiwan yang keduanya adalah staf MAC yang tersisa. Mereka sudah bertugas di Makau untuk tujuh hingga delapan tahun lamanya bersama dengan 14 karyawan lokal Makau.
Sementara itu, Liang mengumumkan hasil survei terbaru MAC menunjukkan bahwa 84,6 persen orang Taiwan tidak setuju dengan penerbitan Tiongkok atas seperangkat pedoman baru yang menargetkan pendukung garis keras kemerdekaan Taiwan. Hal ini termasuk implementasi peraturan keamanan nasional baru yang memungkinkan otoritas Tiongkok untuk memeriksa barang pribadi orang Taiwan.
Menurut survei tersebut, 85,1 persen responden juga tidak setuju dengan klaim Penjaga Pantai Tiongkok tentang "patroli penegakan hukum reguler" di perairan dekat Kepulauan Kinmen yang dipegang Taiwan.
Survei yang dikomandoi oleh MAC tersebut dilakukan oleh Pusat Studi Pemilihan Universitas Nasional Chengchi dari tanggal 26-30 Juli melalui wawancara telepon dengan orang dewasa berusia 20 tahun ke atas di Taiwan.
Menurut MAC, 1.073 sampel valid dikumpulkan, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin kesalahan plus atau minus 2,99 poin persentase.
Selesai/ ML
