Taipei, 31 Mei (CNA) Seorang wanita telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena mengatur perjalanan ke Tiongkok untuk warga Taiwan, dengan sebagian biaya ditanggung otoritas Tiongkok pada 2023, untuk meminta dukungan suara bagi partai tertentu menjelang pemilihan presiden 2024.
Pengadilan Distrik Chiayi hari Kamis (29/5) menjatuhkan hukuman penjara tersebut, bersama dengan pencabutan hak sipil selama tiga tahun, terhadap Lin Hsueh-feng (林雪峰) karena melanggar undang-undang yang bertujuan untuk menangkal infiltrasi Tiongkok dan menggunakan keuntungan tidak semestinya untuk memengaruhi pemilih.
Putusan ini dapat diajukan banding.
Menjelang pemilihan presiden Januari 2024, Lin mengatur beberapa tur kelompok ke Provinsi Zhejiang yang melibatkan kepala dusun atau ketua RT dari Chiayi, atas undangan Kantor Urusan Taiwan (TOA) Kota Taizhou, menurut kejaksaan.
Setiap peserta dikenakan biaya NT$16.000 (Rp8,747 juta) untuk tiket pesawat, transportasi, dan makan selama perjalanan enam hari pada Agustus, Oktober, dan November 2023, sementara biaya akomodasi, penginapan, dan perjalanan lokal dibayar TOA Taizhou, kata kejaksaan.
Menurut ejaksaan, pejabat Tiongkok mempromosikan gagasan kepada para peserta bahwa "Kedua sisi Selat Taiwan adalah satu keluarga" dan mendorong peserta untuk "Memilih kandidat dari partai politik tertentu" dalam pemilihan presiden.
Lin sendiri juga memberi isyarat kepada para peserta bahwa mereka sebaiknya memilih kandidat tertentu sebagai imbalan atas perjalanan yang disponsori itu, kata ejaksaan.
Dalam persidangan, Lin membantah bahwa perjalanan tersebut terkait dengan pemilihan presiden, menyatakan bahwa kegiatan semacam itu adalah pertukaran normal antara Taiwan dan Tiongkok, kata pengadilan.
Pengadilan Chiayi memutuskan bahwa biaya perjalanan tersebut jauh melebihi batas wajar dan direncanakan dengan maksud untuk memengaruhi perilaku pemilih.
Lin (54) dua kali gagal mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Kota Chiayi pada 2018 dan 2022 di bawah bendera Kuomintang (KMT).
Pengadilan mengatakan putusannya didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Anti-Infiltrasi dan Undang-Undang Pemilihan dan Pemakzilan Presiden dan Wakil Presiden, yang melarang pemberian keuntungan tidak semestinya kepada pemilih yang memenuhi syarat di bawah arahan dan pendanaan sumber infiltrasi.
Selesai/IF
