Taipei, 29 Des. (CNA) Produk Domestik Bruto (PDB) Taiwan diperkirakan akan tumbuh 3,1 persen pada 2025, lebih rendah dari proyeksi tahun ini sebesar 4,23 persen, karena ketidakpastian yang diciptakan masa jabatan kedua Donald Trump sebagai presiden AS dan tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam perjalanannya menuju pemulihan ekonomi, kata Academia Sinica baru-baru ini.
Institut Ekonomi Academia Sinica, lembaga penelitian teratas Taiwan, pada 23 Desember meningkatkan perkiraannya untuk pertumbuhan PDB Taiwan pada 2024 menjadi 4,23 persen, dari perkiraan 3,88 persen yang dibuat Juli, dengan mengutip peningkatan AI, perbaikan ekonomi, permintaan kuat untuk teknologi baru, dan investasi yang diperluas produsen.
Melihat ke 2025, tingkat pertumbuhan riil ekspor barang dan jasa diperkirakan mencapai 6,53 persen berkat pertumbuhan ekspor yang kukuh dari produk elektronik serta barang teknologi informasi dan komunikasi yang didorong permintaan yang meningkat untuk aplikasi teknologi baru seperti komputasi berkinerja tinggi dan kecerdasan buatan (AI), menurut Institut Ekonomi.
Pengembangan aplikasi AI, termasuk pesawat nirawak, robot, dan satelit orbit rendah, sedang berkembang pesat tetapi masih harus dilihat apakah akan ada terobosan lebih lanjut tahun depan, kata Lin Chang-ching (林長青), seorang peneliti tamu di Institut Ekonomi Academia Sinica, dalam konferensi pers tentang prospek keseluruhan ekonomi Taiwan pada 2025.
Dalam hal investasi swasta, tingkat pertumbuhan riil diperkirakan mencapai 5,46 persen karena peluang bisnis AI, tren pengembangan karbon rendah, dan permintaan yang kuat untuk otomatisasi.
Sementara itu, meskipun dibantu peningkatan gaji dan pembayaran bonus, pemulihan yang lebih lambat dalam konsumsi pasca-COVID-19, ditambah ketidakpastian dalam ekonomi tahun depan, tingkat pertumbuhan riil konsumsi swasta diperkirakan ada pada 2,02 persen, lebih rendah dari perkiraan 2,09 persen oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik (DGBAS), menurut Lin.
Trump 2.0
Situasi politik dan ekonomi global tahun depan penuh dengan ketidakpastian, kata Lin, menambahkan bahwa setelah Presiden terpilih AS Trump menjabat, dampak dari rencana beanya terhadap mitra dagang utama dan apakah itu akan menyebabkan resesi ekonomi global adalah faktor yang bisa mempengaruhi ekonomi Taiwan.
Institut Ekonomi mengamati bahwa meskipun langkah-langkah tarif Trump mungkin mempromosikan transfer pesanan, mereka juga akan berdampak pada industri terkait di Taiwan.
Selain itu, lingkungan keuangan di Amerika Serikat tidak stabil, dan pemulihan ekonomi Tiongkok menghadapi tantangan. Apakah Tiongkok akan mendepresiasi renminbi untuk melawan bea AS dan bagaimana ini memengaruhi pergerakan mata uang Asia adalah faktor penting yang dihadapi ekonomi Taiwan, menurut institut ekonomi.
Dalam skenario dasar institut itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan diperkirakan menjadi 3,1 persen tahun depan. Jika ekonomi Tiongkok dan AS stabil, tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan diperkirakan mencapai 3,2 persen. Namun, jika keduanya berkinerja buruk, tingkat pertumbuhan Taiwan bisa turun menjadi 2,93 persen.
CPI
Institut Ekonomi memperkirakan bahwa indeks harga konsumen di Taiwan akan naik 2,02 persen pada 2025, tahun keempat berturut-turut di mana inflasi tahun-ke-tahun melampaui level peringatan 2 persen yang ditetapkan bank sentral. Angka ini lebih tinggi dari yang diperkirakan lembaga pemikir sektor swasta, DGBAS, dan bank sentral.
Lin menjelaskan bahwa akan membutuhkan waktu untuk dua kenaikan harga listrik tahun ini dapat tercermin dalam harga komoditas. Selain itu, upah minimum bulanan akan terus meningkat tahun depan, sementara gaji personel militer, pegawai negeri, dan guru sekolah negeri juga akan naik dan survei institut menunjukkan konsumen sangat memprediksi akan terjadi kenaikan harga komoditas.
Kenaikan sewa akan menjadi sumber tekanan utama untuk inflasi tinggi, mengingat bahwa 24,3 persen pemilik tanah telah menaikkan sewa selama tiga tahun terakhir dan sekitar 30 persen berencana melakukannya dalam satu hingga dua tahun ke depan, menurut survei tentang kebijakan subsidi sewa pemerintah yang dirilis Institut Ekonomi pada 23 Desember.
Selesai/IF
