Taipei, 31 Des. (CNA) Sekelompok organisasi pembela hak migran menggelar aksi di luar kantor perusahaan pembuat patung dan figur di Taipei, Taiwan, dan menuduh perusahaan tersebut berkolusi dengan junta Myanmar dalam menekan pekerja lokal yang melakukan pemogokan di Yangon.
Dalam pernyataan bersama, kelompok-kelompok tersebut menuduh perusahaan -- Wise Unicorn -- gagal membayar bonus pekerja di pabrik yang dijalankannya di Yangon pada 21 Oktober, yang melanggar kewajiban kontrak perusahaan, sehingga memicu pemogokan kerja pada 31 Oktober.
Lebih dari 230 pekerja masih berpartisipasi dalam pemogokan tersebut, yang pada puncaknya melibatkan hingga 300 pekerja, menurut laporan LSM dan media Myanmar.
Para pekerja menuntut kenaikan upah harian mereka menjadi 9.000 kyat (Rp69.300) dan mereka dibayar tarif per jam sebesar 2.000 kyat untuk jam lembur, kata kelompok-kelompok tersebut.
Bukan hanya menolak tuntutan tersebut, Wise Unicorn juga memanggil militer Myanmar untuk mengancam pekerja yang sedang mogok dengan mengendarai kendaraan militer di sekitar pabrik dan mengirimkan tentara bersenjata senapan ke lokasi untuk mencatat nama-nama pekerja, tuduh kelompok tersebut.
Selain itu, kelompok-kelompok tersebut menuntut agar perusahaan segera mempekerjakan kembali lebih dari 50 pekerja mogok yang telah di-PHK.
Wise Unicorn telah melanggar hak-hak dasar pekerja dan mencoreng nama baik bisnis Taiwan, kata Shih Yi-hsiang (施逸翔), peneliti senior di Taiwan Association for Human Rights (TAHR), salah satu kelompok yang membuat tuduhan tersebut.
Wu Jing-ru (吳靜如), peneliti di Taiwan International Workers' Association (TIWA), LSM lainnya, mengatakan beberapa pekerja melaporkan telah dipukuli oleh seorang pengawas di pabrik yang dikelola oleh Taiwan dan Tiongkok.
Menyebut penanganan Wise Unicorn terhadap aski pemogokan sebagai bentuk kerja paksa, Shih mengatakan kasus tersebut telah diteruskan ke Organisasi Buruh Internasional (ILO).
Shih mengatakan kelompoknya akan mengusulkan kepada koalisi untuk mengajukan pengaduan ke kantor Pengawasan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (CBP) dengan harapan pemerintah AS akan mengambil perhatian terhadap kasus ini dan menilai hal tersebut sebagai kerja paksa.
Jika terbukti, hal itu dapat membuat CBP melarang sementara impor produk yang dijual oleh Wise Unicorn ke AS, yang merupakan salah satu pasar ekspor utama perusahaan tersebut.
Sebagai tanggapan, pemilik Wise Unicorn, seorang perempuan bermarga Kao (高), mengatakan perusahaan menolak tuntutan pekerja karena mereka baru saja menerima kenaikan gaji pada bulan Juli.
Kao mengatakan perusahaan awalnya mengajukan gugatan terhadap karyawan yang mengklaim telah diserang oleh pengawas mereka, tetapi kemudian mencapai penyelesaian di luar pengadilan dan menarik gugatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa tidak ada manajer di pabrik yang menyerang pekerja dan bahwa semua tindakan pabrik sepenuhnya sesuai dengan hukum Myanmar.
Selesai/JA
