Taipei, 3 Jun. (CNA) Direktorat Jenderal Perikanan (FA) mengatakan akan mempelajari langkah-langkah pendukung terkait kebijakan "nol biaya" bagi pekerja migran di sektor perikanan yang akan diterapkan dalam tiga tahun ke depan, seraya memastikan biaya terkait tidak dibebankan secara tidak wajar kepada pemilik kapal.
Taiwan dan Amerika Serikat telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART), yang mencakup komitmen untuk melarang pungutan biaya perekrutan terhadap pekerja migran di sektor manufaktur dan perikanan dalam waktu tiga tahun.
Namun, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan sebagian pemberi kerja dan pemilik kapal yang menilai penerapannya dapat berdampak terhadap industri perikanan Taiwan.
Menanggapi hal tersebut, FA pada Rabu (3/6) merilis pernyataan yang menegaskan bahwa anggapan bahwa ART dan kebijakan "nol biaya" akan mengancam kelangsungan industri perikanan Taiwan atau bahkan menyebabkan "kehancuran perikanan Taiwan" tidak sesuai dengan fakta.
FA mengatakan ART menyediakan masa penyesuaian selama tiga tahun, dan pemerintah akan terus bekerja sama dengan kelompok industri, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), serta instansi terkait untuk menyusun langkah-langkah pendukung yang sesuai dengan standar hak-hak pekerja internasional dan komitmen dalam perjanjian tersebut.
Menurut FA, upaya tersebut bertujuan mengurangi beban pemilik kapal sekaligus meminimalkan dampak terhadap industri perikanan.
Terkait prinsip bahwa biaya perekrutan pekerja migran ditanggung oleh pemberi kerja, FA mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan MOL untuk memperjelas komponen dan struktur biaya perekrutan di luar negeri.
FA menambahkan bahwa langkah tersebut bertujuan memastikan penerapan kebijakan tetap sejalan dengan standar internasional sekaligus mendukung perkembangan industri perikanan, serta mencegah biaya terkait dialihkan secara tidak wajar kepada pemilik kapal.
Selain itu, FA mengatakan akan mendukung perluasan mekanisme perekrutan langsung guna mengurangi biaya yang timbul dari jasa agen tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
FA juga menyatakan akan menjaga pendapatan nelayan dan daya saing industri melalui berbagai langkah, termasuk penyesuaian produksi dan pemasaran, pengembangan diferensiasi merek, serta perluasan pasar.
Sementara itu, menyusul meningkatnya harga bahan bakar internasional akibat situasi di Timur Tengah, FA mengatakan telah meluncurkan berbagai langkah dukungan bagi sektor perikanan laut lepas untuk membantu menjaga stabilitas operasional industri.
Langkah tersebut mencakup pemberian bantuan yang diperlukan bagi kapal perikanan yang tetap beroperasi maupun yang sementara menghentikan kegiatan penangkapan ikan, guna mengurangi tekanan biaya operasional yang dihadapi pelaku usaha.
FA menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan industri perikanan menghadapi tantangan transformasi sendirian dan akan terus mendukung nelayan serta pelaku usaha perikanan demi menjaga keberlanjutan dan daya saing internasional sektor tersebut.
(Oleh Wu Hsin-yun dan Agoeng Sunarto)
