Taipei, 27 Jan. (CNA) Kepala KDEI Taipei, Arif Sulistiyo, bersama Kepala Bidang Pelindungan Warga Negra Indonesia (PWNI) Pendidikan Sosial dan Budaya (Pensosbud), Novrizal, melaksanakan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pemadam Kebakaran Nasional (NFA), Hsiao Huan-Chang (蕭煥章), membahas berbagai aspek pelindungan WNI dalam situasi kedaruratan dan bencana alam, tulis rilis pers Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei.
Pada hari Rabu (21/1) bertempat di kantor Central Emergency Operation Center (CEOC), Kepala KDEI Taipei beserta jajarannya mengunjungi NFA. Dalam kunjungannya, Arif mengapresiasi NFA sebagai koordinator yang selama ini berkomunikasi erat dengan KDEI Taipei dalam situasi darurat serta secara konsisten memberikan informasi yang cepat dan akurat terkait kondisi WNI di berbagai wilayah Taiwan saat terjadi gempa bumi, taifun, maupun banjir.
“Ada sebanyak 400.000 WNI di Taiwan yang memerlukan pelindungan,” ujar Arif.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal NFA menyampaikan komitmen akan terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi, serta menyampaikan informasi kepada KDEI Taipei apabila terdapat WNI yang terdampak bencana atau membutuhkan bantuan dalam situasi darurat.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen NFA juga memperkenalkan Readiness TW e-APP, aplikasi ponsel yang menyediakan berbagai informasi terkait kedaruratan, seperti kondisi cuaca, informasi bencana alam, dan rute evakuasi. Aplikasi tersebut telah tersedia dalam Bahasa Indonesia dan WNI diimbau untuk mengunduhnya melalui Play Store maupun App Store.
Sementara itu, keesokan harinya pada Kamis (22/1), bertempat di kantor KDEI, Kepala KDEI Taipei, Arif Sulistyo, juga melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Badan Kepolisian Nasional (NPA). Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan.
Dalam kesempatan tersebut, Arif Sulistyo menyoroti data mengkhawatirkan terkait angka kematian PMI pada tahun 2025 mencapai 130 orang, di mana kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas menjadi penyebab dominan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Hubungan Internasional NPA, Sharon-Lin, menegaskan komitmen pihaknya dalam melindungi pekerja asing. Terkait tekanan majikan, seperti pemaksaan mengemudi tanpa SIM, NPA mengimbau PMI untuk segera melapor melalui hotline 1955. NPA memastikan bahwa denda atas pelanggaran yang dipicu paksaan majikan akan menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja, tulis keterangan tersebut.
Selesai/IF
