Taipei, 20 Agu. (CNA) Yuan Kontrol telah mengkritik pemeriksaan ilegal yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh tiga polisi di Kabupaten Changhua kepada seorang remaja dua tahun lalu, yang diberitakan media sebagai pengejaran terhadap pekerja migran ilegal, meskipun hasil penyelidikan kemudian membantahnya.
Lembaga pengawas pemerintah Taiwan tersebut dalam sebuah rilis pers hari Selasa (19/8) mengatakan menurut penyelidikan anggota mereka, Tsai Chung-yi (蔡崇義), Yeh Ta-hua (葉大華), dan Chi Hui-jung (紀惠容), kejadian itu pada 4 Juli 2023 saat ketiga petugas sedang dalam perjalanan ke pos setelah selesai latihan tahunan.
Di luar jam dinas dan tanpa berseragam, membawa kamera tubuh, maupun menunjukkan identitas resmi sementara mengendarai mobil pribadi, mereka menghentikan seorang remaja hanya dengan alasan "Bersepeda tidak stabil, tampak mengantuk, dan menoleh ke kiri-kanan," menurut penyelidikan Yuan Kontrol.
Namun, remaja tersebut mengira mereka adalah penjahat, sehingga ia ketakutan lalu meninggalkan sepeda dan melarikan diri. Polisi mengejar dan membantingnya ke tanah, sehingga ia menabrak mesin bajak yang terparkir di depan rumah warga dan mengalami luka di pipi, menurut penyelidikan.
Para petugas beralasan tindakan itu dilakukan karena di wilayah tersebut marak terjadi pencurian dan lokasi itu telah ditetapkan sebagai "daerah rawan kejahatan", kata Yuan Kontrol, namun penyelidikan menemukan tidak ada bukti objektif yang mendukung alasan itu.
Tindakan mereka tidak didasarkan pada "kecurigaan yang wajar" sehingga melanggar Undang-Undang tentang Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian, sementara prosedur mereka melanggar aturan, tidak proporsional, dan tidak sesuai prinsip hukum, menurut Yuan Kontrol.
Para petugas juga gagal melaporkan pemeriksaan sebelum dan sesudah kejadian ke pusat komando, sehingga terjadi banyak pelanggaran aturan, menurut anggota lembaga tersebut, yang mencatat bahwa salah satu pelaku adalah kepala Stasiun Polisi Puyan di bawah Kantor Polisi Sihu.
Kejadian ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan serta kegagalan dalam memastikan prosedur yang benar, seiring Kepala Stasiun Puyan sendiri telah 31 tahun menjadi polisi dan Departemen Kepolisian Kabupaten Changhua sudah berulang kali melakukan sosialisasi dan latihan kasus serupa, catat Yuan Kontrol.
Dalam mediasi, ketiga petugas mencapai kesepakatan dengan remaja tersebut dan keluarganya, kata lembaga tersebut, menambahkan bahwa Departemen Kepolisian Changhua telah menjatuhkan hukuman.
Kepala Stasiun Puyan dikenai satu kali catatan pelanggaran berat dan dicopot dari jabatannya, dua pelaku lainnya masing-masing mendapat satu peringatan tertulis, sementara Kepala Kantor Polisi Sihu saat itu mendapat satu peringatan karena kurang pengawasan, menurut Yuan Kontrol.
Namun, ketiga petugas memiliki banyak kekurangan, termasuk tidak membawa perlengkapan lengkap, prosedur tidak sesuai aturan, penggunaan kekerasan berlebihan, tidak melapor ke pusat komando, dan salah menjadikan "daerah rawan kejahatan" sebagai alasan pemeriksaan, yang menyoroti kesenjangan antara pelatihan dengan praktik, menurut Yuan Kontrol.
Yuan Kontrol mengatakan bahwa seiring saat ini belum ada definisi jelas tentang "daerah rawan kejahatan", mereka meminta Direktorat Jenderal Kepolisian Nasional (NPA) segera memperjelas definisi, tujuan, standar, dan mekanisme pelaporan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.
Ketiga anggota Yuan Kontrol juga menyoroti bahwa media saat itu melaporkan kejadian ini sebagai "Polisi salah tangkap remaja dikira pekerja migran ilegal, siswa SMA jatuh hingga kepala berdarah", "Diskriminasi terhadap imigran baru," dan "Kekerasan aparat penegak hukum", yang mencoreng citra kepolisian.
Namun, kata anggota Yuan Kontrol, hasil penyelidikan menegaskan bahwa ketiga petugas menghentikan remaja tersebut bukan karena isu pekerja migran, melainkan rangkaian kasus pencurian barang dalam mobil warga di wilayah itu.
Meski demikian, polisi seharusnya segera mengklarifikasi kesalahpahaman media, untuk mencegah informasi salah menyebar dan menjaga komunikasi yang sehat, kata anggota lembaga tersebut.
Selain kejadian ini, sebelumnya juga pernah terjadi kasus serupa, kata Yuan Kontrol, yang menyebut hal ini menunjukkan lemahnya internalisasi pendidikan HAM dan prosedural di kalangan polisi tingkat bawah.
Komisi Nasional HAM Taiwan kini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong program pendidikan HAM bagi aparat, menyusun buku panduan pelatihan berbasis kebutuhan tugas kepolisian, kata Yuan Kontrol.
Untuk menghindari tumpang tindih materi pelatihan, Yuan Kontrol meminta NPA mengevaluasi pembentukan unit koordinasi pendidikan dan pelatihan, guna mendorong sistem pendidikan berkelanjutan yang lebih efektif bagi polisi, khususnya terkait HAM.
Selesai/IF
