Taipei, 14 Mei (CNA) Kantor Kejaksaan Distrik Hualien Taiwan hari Rabu (14/5) menuntut tiga pejabat Kabupaten Hualien atas dugaan pelanggaran informasi pribadi terkait petisi untuk memakzulkan legislator yang mewakili kabupaten tersebut.
Ketiga pejabat tersebut termasuk Kepala Departemen Urusan Sipil Hualien, Ming Liang-chen (明良臻) dan wakilnya Wu Chun-yi (吳俊毅), yang juga menjabat sebagai direktur Komite Pemilihan Kabupaten Hualien.
Pejabat ketiga yang dituntut adalah Chung Wei-ting (鍾威霆), kepala Kantor Registrasi Rumah Tangga Kota Hualien, kata kejaksaan dalam siaran pers.
Kasus ini terkait dengan aksi petisi untuk memakzulkan legislator Kuomintang, Fu Kun-chi (傅崐萁), yang mewakili kabupaten tersebut, di tengah tuduhan bahwa langkah-langkah yang diperintahkan para pejabat dimaksudkan sebagai tindakan intimidasi.
Kejaksaan mengatakan Ming menginstruksikan para kepala kantor registrasi rumah tangga kota di Hualien untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi tanda tangan pada petisi pemakzulan, meskipun ia tahu bahwa itu adalah tugas sah Komite Pemilihan Kabupaten Hualien.
Ming bersikeras untuk menerapkan permintaan tersebut secara ketat meskipun beberapa kepala kantor meragukannya, tambah kejaksaan.
Sebagai direktur Komite Pemilihan Kabupaten Hualien, Wu tahu bahwa permintaan Ming melanggar hukum yang berlaku, namun ia tidak menentangnya, kata kejaksaan.
Wu juga mengusulkan agar kantor registrasi rumah tangga mencari tanda tangan pemohon yang telah diajukan ke kantor untuk tugas pendaftaran rumah tangga sebelumnya, meskipun ia sadar bahwa tanda tangan tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
Chung kemudian menginstruksikan petugas registrasi rumah tangga untuk melakukan kunjungan lapangan, meskipun ia tahu bahwa itu bukan tugas sah kantornya, kata kantor kejaksaan.
Kejaksaan mengatakan ketiga pejabat tersebut menyalahgunakan wewenang mereka, melanggar privasi pemohon, mengkhianati kepercayaan publik terhadap perlindungan data pribadi oleh pemerintah, dan melanggar prinsip dasar netralitas administratif yang diharapkan untuk pegawai negeri.
Menurut kejaksaan, Ming tidak menunjukkan penyesalan, menyangkal melakukan kesalahan, menghapus catatan terkait dalam komunikasi media sosialnya, dan berusaha melemparkan kesalahan kepada bawahannya, sehingga mereka merekomendasikan hukuman berat untuknya.
Adapun Wu dan Chung, meskipun mereka melaksanakan permintaan ilegal dari Ming, mereka bertindak karena takut akan kekuasaan atasan mereka, sehingga sifat kejahatan mereka dianggap lebih ringan, kata kejaksaan.
Kasus ini terungkap ketika warga Hualien didatangi petugas kantor registrasi rumah tangga pada 5 Februari yang menanyakan apakah mereka telah menandatangani petisi pencabutan secara langsung.
Kunjungan tersebut terjadi hanya dua hari setelah para aktivis mengirimkan lebih dari 2.000 petisi yang telah ditandatangani ke Komisi Pemilihan Umum Pusat pada 3 Februari 2025, yang memicu tuduhan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengintimidasi pemohon atas tindakan yang merupakan hak hukum mereka.
Selesai/JC
