Taipei, 28 Mar. (CNA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) Taiwan, Jumat (28/3) mengumumkan rancangan revisi undang-undang yang mencakup pasal baru tentang pendefinisian perundungan kerja dan denda hingga NT$1 juta kepada pelaku yang merupakan pimpinan tertinggi.
Direktur Jenderal Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tzou Tzu-lien (鄒子廉) dalam sebuah acara pers menjelaskan bahwa fokus revisi ini adalah perlindungan korban.
Ini merupakan kedua kalinya MOL mengumumkan draf revisi ini, setelah sebelumnya pada akhir tahun lalu mengusulkan peningkatan batas atas denda menjadi NT$1,5 juta (Rp750 juta).
Revisi undang-undang menambahkan bab baru yang mendefinisikan perundungan di tempat kerja secara jelas dan mewajibkan pengusaha menetapkan langkah pencegahan, memperkuat mekanisme penanganan internal, serta memberikan perlindungan bagi pelapor.
Menurut draf revisi, perundungan didefinisikan sebagai tindakan merugikan secara fisik atau mental, baik verbal maupun nonverbal, yang dilakukan seseorang dengan posisi atau kekuasaan di tempat kerja, meski hanya terjadi sekali jika kasusnya tergolong serius.
Undang-undang yang direvisi mewajibkan perusahaan dengan lebih dari sepuluh pekerja menyediakan saluran pengaduan, dan yang memiliki lebih dari 30 harus menetapkan kebijakan pencegahan dan sanksi.
Tzou menjelaskan bahwa pengusaha wajib menangani kasus perundungan secara efektif, melibatkan tim eksternal, dan menyelesaikan investigasi dalam dua bulan.
Jika pelaku adalah pimpinan tertinggi, korban boleh melapor langsung ke pemerintah daerah, ujarnya, menambahkan bahwa semua kasus harus dilaporkan secara daring agar penyelidikan berjalan sesuai prosedur hukum.
Untuk sanksi, majikan yang tidak menindaklanjuti pengaduan atau memberikan perlakuan tidak adil terhadap pelapor dapat didenda antara NT$30.000 hingga NT$750.000, kata Tzou.
Ia mengatakan, pemberi kerja yang gagal melapor atau tidak melakukan pencegahan meski telah diperingatkan dapat dikenakan denda dalam rentang yang sama.
Jika pelaku terbukti adalah pimpinan tertinggi, maka denda maksimal bisa mencapai NT$1 juta, tambah Tzou.
Masa pengumuman draf ini akan berlangsung hingga 11 April, di mana setelahnya MOL akan mengadakan forum diskusi dengan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja sebelum mengajukan rancangan undang-undang ini ke Yuan Legislatif sebelum Mei, kata Tzou.
(Oleh Wu Hsin-yun dan Antonius Agoeng Sunarto)
Selesai/JC
