Taipei, 2 Apr. (CNA) Pengamat politik dan hubungan internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang berbasis di Taiwan, R. Mokmahad Luthfi menilai Indonesia perlu bersatu dengan negara-negara ASEAN untuk meredam kemungkinan konflik senjata antara Tiongkok-Taiwan, menanggapi meningkatnya ancaman militer Tiongkok di selat Taiwan.
Kepada CNA, Luthfi menyebut pada situasi saat ini, Indonesia harus semakin menyadari bahwa ancaman Tiongkok pada Taiwan akan membahayakan warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Taiwan.
Salah satu caranya, sebagai negara yang terus mempromosikan perdamaian dan ketertiban dunia sebagaimana yang diamanahkan konstitusi UUD 1945, Indonesia harus terus menyuarakan perdamaian dan cara-cara damai apabila melihat potensi konflik militer, termasuk dalam isu lintas selat Taiwan.
Indonesia, kata Luthfi, harus membawa ASEAN proaktif mencegah perang di Asia Timur yang juga akan membahayakan stabilitas dan keamanan regional, termasuk di Laut Tiongkok Selatan apabila terjadi kontigensi di Taiwan.
Hal ini dianggap perlu, mengingat menurut Luthfi, akan sulit bagi Indonesia bisa melakukan perlindungan dan evakuasi yang memadai bagi para WNI di Taiwan apabila terjadi invasi.
“Apalagi jumlah WNI di Taiwan yang mencapai lebih dari 400 ribu orang. Oleh karenanya, apa yang harus dilakukan Indonesia bersama-sama ASEAN adalah lebih baik mencegah invasi itu terjadi,” kata Luthfi.
Luthfi menyebut sampai saat ini pihaknya juga belum melihat skema evakuasi yang mungkin dilakukan oleh otoritas Indonesia di Taiwan jika ketegangan meningkat. Kendati begitu, perlu dimaklumi bahwa apabila ada sosialisasi mitigasi, mungkin dikhawatirkan akan memantik kekhawatiran dan kepanikan di WNI secara berlebihan.
“Saya berasumsi bahwa Indonesia mengandalkan upaya mitigasi WNI dari Taiwan berupa latihan 'Wan-An Air Raid Drill', yaitu latihan masuk ke underground shelter setiap tahunnya,” ujarnya.
Blokade sepanjang tahun
Merespons situasi terkini, Luthfi mengamati bahwa ada kecenderungan Tiongkok meningkatkan latihan militer terpadu pengepungan dan blokade di sepanjang tahun.
Ia tidak lagi yakin bahwa latihan militer Tiongkok kali ini dipicu oleh pidato Presiden Taiwan Lai Ching-te (賴清德) atau kunjungan mantan pejabat AS seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebaliknya, menurut Luthfi, Tiongkok sengaja melakukan tekanan militer melalui latihan berkala sebagai strategi untuk melemahkan moral militer dan rakyat Taiwan dalam mempertahankan diri.
“Perlu dicermati bahwa latihan militer yang dilakukan di berbagai bulan oleh militer Tiongkok adalah juga untuk mengamati cuaca terbaik yang menguntungkan militer Tiongkok,” kata Luthfi.
Selain itu, sambung Luthfi, tentu saja latihan militer ini merupakan ancaman serius terhadap Taiwan dan keamanan regional serta global pada umumnya. Sebabnya, dari waktu ke waktu, latihan militer Tiongkok untuk menginvansi Taiwan semakin memperlihatkan kematangan strategi dan penguasaan kapabilitas militer yang dimiliki.
Luthfi menambahkan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi belakangan terhadap Taiwan saling berkaitan. Selain latihan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang memproyeksikan kekuatan hingga Australia, terdapat pula pembangunan armada kapal jembatan (Barges), pemotongan kabel bawah laut, video pemengaruh Tiongkok tentang unifikasi melalui jalur militer, serta rekrutmen purnawirawan dan personel militer aktif oleh pihak Tiongkok.
“Ini merupakan hal-hal yang terkait satu sama lainnya dalam rangka mengambil Taiwan dengan kekuatan militer. Saya menduga hal ini merupakan bagian dari strategi peperangan hibrida (hybrid warfare) yang dilancarkan Tiongkok dan merupakan tahap berikutnya dari perang kognitif yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya,” ujarnya.
Siapkan mitigasi
Sementara itu Dr. Tengku Abdurrahman, analis sosial politik menyebut otoritas Indonesia di Taiwan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi jika sewaktu-waktu terjadi invasi dari Tiongkok terhadap Taiwan.
Menurut pria yang pernah berkiprah di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei periode 2016-2019 itu, mitigasi yang disiapkan di antaranya mitigasi berbasis shelter di mana WNI yang ada di Taiwan akan diarahkan untuk berlindung di sejumlah shelter yang telah tersedia.
"Hal seperti ini tidak hanya berlaku untuk invasi tetapi juga bencana alam," kata Abdurrahman kepada CNA.
Selain itu, ujarnya, otoritas Indonesia di Taiwan juga akan menghubungi sejumlah organisasi Indonesia yang ada di Taiwan untuk mengkoordinasikan langkah mitigasi yang perlu dilakukan.
Kendati demikian, Abdurrahman menilai pengepungan yang dilakukan oleh Tiongkok saat ini hanya sebatas perang urat syaraf saja dan kemungkinan melakukan serangan nyata masih sangat kecil.
Menurut Abdurrahman, serangan Tiongkok ke Taiwan akan berdampak besar tidak hanya bagi Taiwan tetapi bagi Tiongkok sendiri. Mengingat hal tersebut akan memakan biaya yang sangat besar dengan dampak ekonomi yang juga tidak sedikit.
"Tetapi kalau hal itu terjadi, tentu semua sudah ada SOP-nya. Yang penting semua jangan panik dan ikuti prosedur yang ada," kata Abdurrahman.
Selesai/ML
