Taipei, 17 Des. (CNA) Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) mengadakan diskusi bersama yang mengundang semua elemen organisasi masyarakat Indonesia di Taiwan pada Minggu (15/12) Mazu Cultural Center Changhua, ujar Bidang Administrasi KDEI.
Acara yang dipandu oleh bagian Administrasi KDEI ini selain memaparkan sosialisasi program-programnya, juga membuka kesempatan masyarakat untuk memaparkan saran dan pendapatnya dalam forum diskusi tersebut.
Kegiatan yang dimulai pada pukul 12 siang hingga 4 sore ini dihadiri oleh salah satu aktivis Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (GANAS). Pada kesempatan wawancara eksklusif bersama CNA, Fajar, Ketua GANAS mengapresiasi kinerja KDEI yang telah mengadakan Mobile Service di Changhua, sehingga para pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah selatan dan sekitarnya tidak terlalu jauh untuk mengurus penggantian paspor dan urusan administrasi lainnya.
“Kalau para PMI diminta harus datang ke Taipei setiap kali untuk mengurus paspor, sangat disayangkan karena PMI akan mengeluarkan uang gaji mereka selama dua hari untuk pengurusan paspor tersebut ke Taipei,” ujar Fajar.
Namun Fajar juga sempat mengkritik acara diskusi yang diadakan KDEI setelah makan siang. Menurut Fajar, acara tersebut tidak efektif karena tidak sesuai dengan judulnya, yaitu diskusi bersama.
“Kalau diskusi seharusnya kami diberi waktu panjang dan dipersilahkan bagi masyarakat Indonesia yang datang untuk menyampaikan keluhannya. Nah saat itu kami hanya diberi waktu 50 menit saja dari pukul 3 hingga 4 sore, mana cukup,” ungkap Fajar.
“Waktu sisa yang lain hanya untuk sosialisasi program-program KDEI. Ini sih bukan diskusi namanya,” ujar Fajar yang juga menjabat sebagai ketua Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan (SBIPT).
Fajar menyampaikan bahwa ada hal-hal yang disampaikan Kepala KDEI, Arif Sulistiyo mengenai informasi ketenagakerjaan antara lain, anjuran agar PMI tidak kabur, karena jika kabur, kalau meninggal dunia tidak ada penggantian uang pengiriman jenazah.
Selain itu, Arif juga mengingatkan bahwa jika terjadi pertikaian (tawuran) maka PMI yang bersangkutan akan dipulangkan, KDEI juga telah mengadakan kegiatan sosialisasi terkait kesehatan mental PMI, dan menyarankan PMI untuk bijak dalam menggunakan media sosial, ungkap Fajar menjabarkan.
“Semua yang disampaikan beliau sangat bagus, namun ada beberapa hal yang perlu saya kritisi.” Ungkap Fajar.
Fajar memaparkan bahwa guna meningkatkan kualitas penempatan dan pelindungan PMI, Pemerintah Indonesia melalui KDEI pernah melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta (TETO) pada tahun 2018 mengenai perekrutan, penempatan, dan perlindungan PMI.
Fajar juga menekankan bahwa salah satu isi dari MoU tersebut adalah penanganan berbagai permasalahan PMI di Taiwan terhadap kaburan, seperti pembiayaan rumah sakit, dan pengiriman jenazah.
Ia menyayangkan bahwa KDEI telah melalaikan janjinya untuk melindungi PMI, termasuk para kaburan. Hal tersebut dikarenakan satu kasus pekerja migran yang kaburan yang meninggal, tetapi pihak Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia meminta dana dari keluarga korban.
“Padahal sesuai MoU tahun 2018, itu bisa diajukan ke negara dan kami pernah menanyakan ke Kementerian Luar Negeri di Indonesia bahwa biaya tersebut gratis dari pemerintah,” ungkap Fajar.
Fajar juga menyayangkan mengenai himbauan untuk tidak kabur, tetapi pemerintah belum merubah tata kelola karena lowongan pekerjaan masih dikuasi oleh agensi yang meminta biaya job-nya sangat mahal, belum lagi sulitnya proses pindah majikan.
Oleh Miralux
Selesai/JA
