Taipei, 21 Des. (CNA) Amandemen tiga undang-undang yang disahkan Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) Jumat (20/12) sulit untuk diimplementasikan, kata Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰), mencatat bahwa Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan) akan mengambil tindakan untuk menentangnya.
Dalam sebuah pernyataan, Cho hari Sabtu mengatakan revisi undang-undang yang didorong partai-partai oposisi akan sulit untuk diimplementasikan dan Kabinet akan mencari solusi berdasarkan Konstitusi.
Dengan dukungan dari partai oposisi utama, Kuomintang (KMT), dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang lebih kecil, yang bersama-sama memegang mayoritas kursi di Parlemen, amandemen tersebut disahkan hari Jumat setelah pertengkaran berjam-jam antara mereka dan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa.
Cho mengatakan Kabinet menyesal atas berlakunya langkah-langkah baru untuk memperketat persyaratan petisi pemecatan, membatasi kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kasus, dan mengubah alokasi pendapatan pemerintah pusat, yang ada dalam amandemen itu.
Ia menambahkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak melalui diskusi komprehensif di Parlemen.
Cho tidak merinci apa yang direncanakan Kabinet, dan seorang pejabat mereka, yang menolak disebut namanya, mengatakan masalah tersebut masih sedang dibahas.
Menurut hukum saat ini, Kabinet dapat berusaha menolak hukum yang disahkan Parlemen dengan meminta mereka mempertimbangkannya kembali, atau, setelah undang-undang berlaku, membawanya ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau.
Awal tahun ini, Kabinet Cho mengambil langkah serupa setelah para legislator KMT dan TPP mengesahkan revisi yang memberikan Parlemen kekuasaan investigasi yang lebih luas, sebagian besar akhirnya ditolak Mahkamah Konstitusi.
Turut berkomentar, Presiden Lai Ching-te (賴清德) mencatat bahwa langkah-langkah tersebut akan menghilangkan hak warga untuk mengajukan petisi pemakzulan pejabat terpilih, memberlakukan ambang batas yang tidak masuk akal untuk putusan Mahkamah Konstitusi, dan berisiko membahayakan keamanan negara dengan berpotensi memaksa pemerintah untuk mengurangi belanja pertahanan.
Lai, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP, juga mengatakan, tanpa menjelaskan: "Perselisihan demokratis harus diselesaikan dengan demokrasi yang lebih besar."
Sementara itu, Ketua KMT Eric Chu (朱立倫) mengkritik penerobosan paksa dan upaya legislator DPP untuk menghambat pertemuan Jumat, menyebutnya upaya untuk melumpuhkan Parlemen, dalam unggahan media sosialnya, Sabtu.
KMT juga mengatakan bahwa langkah-langkah baru tersebut akan lebih baik dalam mencegah petisi pemakzulan dari penyalahgunaan, menghindari putusan bias oleh Mahkamah Konstitusi, dan membantu mengurangi defisit fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Selesai/
