Taipei, 20 Des. (CNA) Para legislator oposisi Taiwan, Jumat (20/12) meloloskan amandemen yang menambah syarat untuk putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk revisi yang mewajibkan minimal ada sepuluh hakim untuk mendengar suatu kasus.
Amandemen yang diadopsi Parlemen itu sebagian didasarkan pada proposal legislator partai oposisi utama, Kuomintang (KMT), Weng Hsiao-ling (翁曉玲) pada akhir September, terutama tolak ukur yang menetapkan kuorum untuk memimpin suatu kasus pada sepuluh hakim.
Namun, revisi tersebut juga mencakup ketentuan tambahan yang diajukan di sidang legislatif Jumat oleh fraksi KMT dan oposisi yang lebih kecil, Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang bersama-sama memegang mayoritas kursi di Parlemen.
Salah satu ketentuan tersebut menetapkan bahwa putusan penetapan tidak konstitusional oleh mahkamah -- yang akan memengaruhi hukum yang ada -- harus didukung setidaknya sembilan hakim.
Aturan saat ini tidak menentukan jumlah minimum hakim yang diperlukan untuk mendengar suatu kasus. Sebaliknya, undang-undang hanya mewajibkan kehadiran setidaknya dua pertiga dari seluruh hakim yang menjabat, dengan putusan ditentukan suara mayoritas.
Mahkamah Konstitusi biasanya memiliki 15 hakim, tetapi saat ini hanya ada delapan karena masa jabatan delapan tahun dari tujuh hakim mereka berakhir pada 31 Oktober.
Presiden Lai Ching-te (賴清德) dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa telah menominasikan hakim baru untuk menggantikan mereka, tetapi sidang konfirmasi ditunda hingga 2 Desember oleh legislator KMT dan TPP, yang berpendapat bahwa pilihan Lai sangat partisan.
Para legislator dijadwalkan untuk memilih tujuh nominasi pada 24 Desember, dan kecuali mereka menyetujui setidaknya dua dari mereka, amandemen tersebut pada dasarnya akan melumpuhkan Mahkamah Konstitusi dengan delapan anggotanya.
Dengan delapan hakim, saat ini Mahkamah Konstitusi Taiwan memiliki jumlah hakim terendah sejak pengenalan interpretasi yudisial pada 1947.
Standar baru lainnya yang disahkan Jumat menyatakan bahwa jika jumlah hakim di mahkamah berada di bawah 15 karena pensiun wajib, pengunduran diri, atau kematian, presiden harus menominasikan pengganti dalam dua bulan.
DPP dan beberapa kelompok masyarakat sipil telah mengecam upaya oposisi untuk membatasi kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kasus.
Berbicara di sidang legislatif Jumat, Wu Szu-yao (吳思瑤), Sekretaris Jenderal Fraksi Parlemen DPP, menggambarkan amandemen tersebut sebagai tindakan balasan untuk melumpukan Mahkamah Konstitusi yang didorong putusan mahkamah baru-baru ini
Ia kemungkinan merujuk pada putusan tahun ini yang lebih membatasi penggunaan hukuman mati di Taiwan dan menolak sebagian besar langkah-langkah yang didukung KMT yang memberikan Parlemen kekuasaan investigasi yang lebih luas.
Sementara itu, pada sekitar pukul 5.30 sore, penyelenggara unjuk rasa di luar Parlemen mengumumkan bahwa protes terhadap revisi undang-undang itu akan berlanjut sampai akhir sidang, yang diperkirakan akan diperpanjang hingga tengah malam setelah KMT dan TPP menggunakan mayoritas mereka untuk meloloskan mosi pemanjangan sidang.
Selesai/
