Koalisi: Keberadaan WiFi di atas kapal cegah penindasan ABK di laut

13/08/2024 19:19(Diperbaharui 13/08/2024 19:19)
Foto untuk ilustrasi semata. (Sumber Foto : Dokumentasi CNA)
Foto untuk ilustrasi semata. (Sumber Foto : Dokumentasi CNA)

Taipei, 13 Agu. (CNA) Koalisi WiFi Now for Fishers, Minggu (11/8) menekankan perlunya fasilitas jaringan nirkabel (WiFi) di atas kapal agar Anak Buah Kapal (ABK) dapat mengakses dan mengirimkan informasi dari dan ke daratan, dinilai efektif untuk meminimalisir penindasan ABK selama melaut.

Jonathan Parhusip dari Labor Right Justice mewakili koalisi mengatakan sudah dua tahun terakhir pihaknya bersama jaringan organisasi pekerja dan Hak Asasi Manusia (HAM) memulai kampanye ini dan menekan pemerintah Taiwan agar segera membuat aturan WiFi di atas kapal.

Menurut Jonathan keberadaan WiFi di atas kapal akan memudahkan nelayan berkontak dengan pihak-pihak di daratan sekiranya terjadi intimidasi di atas kapal.

“Sehingga mereka bisa mengontak jaringan, serikat, atau wakil pemerintahan ketika mereka menghadapi kesulitan selama melaut,” kata Jonathan.

Untuk diketahui, sejumlah ABK terutama di kapal penangkapan ikan laut jauh harus menghabiskan waktunya berbulan-bulan di laut lepas tanpa bisa berkomunikasi dengan daratan.

Pada kondisi seperti ini tidak jarang mereka menghadapi kesulitan ketika hendak melaporkan hal buruk yang menimpa mereka.

Jonathan menambahkan para pekerja sektor laut ini berkontribusi besar tidak hanya untuk keluarga mereka di tanah air tetapi juga untuk perekonomian Taiwan. Oleh karena itu tidak berlebihan jika mereka mendapatkan hak dasar mereka untuk berkomunikasi.

“Asosiasi kapal harus bekerjasama dengan ABK di bawah serikat untuk memperbaiki lingkungan kerja ini dan Dinas Perikanan harus lebih seimbang dan memahami keinginan ABK pada kebutuhan WiFi,” kata Jonathan.

Koalisi ini telah melangsungkan kampanye tersebut ke sejumlah wilayah mulai dari Amerika, Eropa, Indonesia, dan kini ke Jepang.

Sejumlah organisasi yang bergabung dalam koalisi ini selain Labor Right Justice adalah Stella Maris Kaohsiung, Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI), Humanity Research Consultancy, dan Taiwan Association for Human Right.

Kasus ABK terlambat gaji jadi contoh

Ahmad Muzakir Ketua FOSPI menyebut kasus keterlambatan gaji 10 ABK yang kemarin ramai diangkat media menjadi contoh bagaimana ketiadaan WiFi di atas kapal merugikan para pekerja.

Menurut Muzakir ketika ABK bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak di darat, tentu hal seperti ini bisa dilaporkan dari atas kapal dan tak perlu menunggu sampai 15 bulan untuk diselesaikan.

“Solusinya adalah WiFi di atas kapal,” kata Muzakir.

(Oleh Muhammad Irfan)

Selesai/ ML

Kami menghargai privasi Anda.
Fokus Taiwan (CNA) menggunakan teknologi pelacakan untuk memberikan pengalaman membaca yang lebih baik, namun juga menghormati privasi pembaca. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan privasi Fokus Taiwan. Jika Anda menutup tautan ini, berarti Anda setuju dengan kebijakan ini.
Diterjemahkan oleh AI, disunting oleh editor Indonesia profesional.