Taipei, 25 Mar. (CNA) Xu Chunying (徐春鶯), ketua organisasi imigran baru Taiwan yang lahir di Tiongkok dan juga seorang aktivis politik, didakwa oleh jaksa pada hari Selasa (23/3) atas pelanggaran Undang-Undang Anti-Infiltrasi dan kejahatan keuangan.
Dalam dakwaannya, Kantor Kejaksaan Distrik New Taipei mengatakan bahwa setelah pindah ke Taiwan pada tahun 1998, Xu menjadi ketua Asosiasi Pengembangan Imigran Baru Taiwan.
Bersama dengan Chung Chin-ming (鍾錦明), kepala organisasi Taiwan yang mempromosikan pernikahan lintas selat, Xu mulai sering bepergian ke Tiongkok dengan dalih memberikan layanan bagi pasangan Tiongkok, kata jaksa.
Dalam perjalanan-perjalanan tersebut, Xu bertemu dengan Yang Wentao (楊文濤), direktur Pusat Layanan Pernikahan dan Keluarga Lintas Selat di bawah Kementerian Urusan Sipil Tiongkok, dan Sun Xian (孫憲), wakil kepala cabang Shanghai dari Komite Revolusioner Kuomintang Tiongkok, yang kemudian secara rutin ia laporkan mengenai politik dan pemilu di Taiwan, menurut jaksa.
Menurut dakwaan, Xu merasa frustrasi dengan Kuomintang (KMT) karena tidak memilih pasangan Tiongkok untuk posisi aman dalam daftar legislator proporsional mereka, atau memperpendek persyaratan waktu bagi pasangan Tiongkok untuk memperoleh kewarganegaraan.
Pada tahun 2022, ia mencatat dalam laporan kepada Yang bahwa Huang Shan-shan (黃珊珊) mencalonkan diri sebagai wali kota Taipei secara independen, dan, dengan dukungan Yang, mulai mengorganisir pasangan Tiongkok lainnya untuk berkampanye bagi Huang.
Menjelang pemilu nasional 2024, Sun meminta Xu untuk tetap berhubungan dengan Huang, yang saat itu sudah menjadi anggota Partai Rakyat Taiwan (TPP).
Pada saat itu, ada laporan bahwa Xu sendiri sedang dipertimbangkan untuk masuk dalam daftar legislator proporsional TPP, meskipun pada akhirnya ia menolak untuk dicalonkan.
Kemudian, ketika Xu mengetahui bahwa calon presiden TPP Ko Wen-je (柯文哲) tertarik untuk membentuk kelompok pasangan Tiongkok yang mendukung pencalonannya, Xu melaporkannya kepada Yang, dan mulai menggalang dukungan untuk Ko.
Jaksa berpendapat bahwa tindakan-tindakan ini melanggar Undang-Undang Anti-Infiltrasi, undang-undang tahun 2020 yang melarang melakukan berbagai jenis aktivitas politik atas perintah atau dengan dukungan keuangan dari "kekuatan asing yang bermusuhan" seperti Tiongkok.
Jaksa menuduh bahwa Xu juga "menyatakan kesetiaannya" kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam komunikasi dengan Yang dan Sun, dengan mengutip satu pesan di mana ia mengatakan dirinya "bukan biru ... atau hijau" melainkan "merah."
Biru dan hijau adalah warna dua partai politik terbesar di Taiwan, KMT dan Partai Progresif Demokratik, sementara merah merujuk pada PKT.
Xu juga didakwa melanggar Undang-Undang Perbankan, serta penipuan dan pemalsuan di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Menurut dakwaan, Xu mengoperasikan penukaran mata uang ilegal bawah tanah antara tahun 2020 dan 2025, memperoleh keuntungan ilegal sebesar NT$240.000 (Rp126,9 juta) dari menukar NT$28,75 juta dalam bentuk dolar Taiwan, renminbi, dan dolar AS.
Untuk mengajukan hipotek atas nama putrinya, Xu meminta sebuah perusahaan milik temannya yang bermarga Lo (羅) untuk mengambil asuransi tenaga kerja atas nama putrinya dan menyediakan surat keterangan kerja palsu. Surat-surat ini kemudian digunakan dalam pengajuan pinjaman sebesar NT$26,97 juta, kata jaksa.
Selesai/ML
