Taipei, 29 Juni (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德), Minggu (29/6) memperingatkan terhadap apa yang ia sebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif dan mengutip seruan peraih Nobel Jane Addams untuk "Lebih banyak demokrasi" guna membela tatanan konstitusional Taiwan.
Pesan ini ditolak oposisi, Kuomintang (KMT) sebagai munafik, dengan menuduh Lai berbalik arah terhadap reformasi yang sebelumnya didukung oleh partainya sendiri.
Dalam pidato ketiganya dari "Sepuluh Pembicaraan tentang Negara" di Hsinchu, Lai mengkritik upaya terbaru Yuan Legislatif (Parlemen) yang didominasi oposisi untuk memperluas kekuasaan pengawasannya.
Ia mengatakan bahwa pengesahan amandemen Undang-Undang tentang Kekuasaan Yuan Legislatif, misalnya, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip konstitusional, dengan beberapa ketentuan yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi tahun lalu.
Lai, mantan legislator selama 12 tahun, mengatakan bahwa ia belum pernah melihat rancangan undang-undang yang disahkan Parlemen dinyatakan inkonstitusional dan melanggar begitu banyak cabang pemerintahan, menyebutnya sebagai "Yang pertama dalam sejarah Taiwan."
Struktur konstitusional Taiwan dibangun di atas sistem lima cabang, kata Lai, seraya menambahkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan legislatif merusak pemisahan kekuasaan dan melemahkan tata kelola demokratis.
Mengacu pada gerakan sipil baru-baru ini -- termasuk protes Bluebird 2024 dan kampanye pemakzulan 2025 yang sedang berlangsung -- Lai mengatakan bahwa aksi-aksi yang dipimpin warga ini bertujuan untuk memulihkan tatanan konstitusional dan membela Taiwan dari ancaman otoriter, khususnya dari Tiongkok.
Ia menekankan bahwa gerakan-gerakan tersebut bersifat spontan dan tidak didorong partai politik mana pun.
"Di dalam masyarakat Taiwan terdapat kekuatan sipil yang sangat berharga yang muncul di saat krisis atau kebutuhan," katanya, mengutip gerakan Lili Liar, Strober Liar, dan Bunga Matahari sebagai contoh upaya warga dalam membela demokrasi di momen-momen penting sejarah.
Sebagai presiden dan "Penjaga Konstitusi," kata Lai, ia menyerukan saling menghormati antarlembaga pemerintah, kembali ke norma-norma konstitusional, dan partisipasi sipil yang berkelanjutan untuk menjaga demokrasi Taiwan bagi generasi mendatang.
Namun, Fraksi Parlemen KMT menuduh Lai menerapkan standar ganda dalam menanggapi hal ini.
Dalam sebuah pernyataan, Fraksi KMT mengatakan banyak amandemen yang dikritik Lai telah lama menjadi bagian dari platform Partai Progresif Demokratik (DPP), namun setelah berkuasa, DPP berbalik arah, menantang atau memveto amandemen tersebut.
"Satu-satunya alasan untuk ini adalah bahwa reformasi ini memperkuat pengawasan pemerintah, memberdayakan otoritas lokal, dan meningkatkan hak sipil -- yang melemahkan kendali DPP," kata KMT.
KMT juga mempertanyakan gambaran Lai tentang kampanye pemakzulan sebagai murni spontan, dengan mengutip laporan bahwa pejabat DPP dan bahkan Presiden sendiri telah bertemu dengan para pemimpin kampanye pemakzulan.
Publik tidak menginginkan pemerintah yang memecah belah masyarakat dan menyalahgunakan sumber daya negara untuk melakukan pemakzulan politik dengan kedok aksi sipil, kata KMT.
Selesai/IF
