Taipei, 9 Apr. (CNA) Konten media sosial akan dipertimbangkan dalam peninjauan permohonan masuk warga Tiongkok yang ingin mengunjungi Taiwan, kata Wakil Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Liang Wen-chieh, Rabu (8/4).
Berbicara dalam rapat legislatif, Liang mengonfirmasi bahwa MAC, yang menangani hubungan lintas Selat Taiwan, telah memeriksa komentar atau unggahan media sosial warga Tiongkok yang mengajukan permohonan untuk kunjungan jangka pendek ke Taiwan.
Proses ini bertujuan untuk memeriksa "Pernyataan yang meremehkan Taiwan," ujar Liang tanpa merinci seperti apa pernyataan yang dimaksud.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa asal Tiongkok saat ini tidak termasuk dalam kebijakan penyaringan konten media sosial oleh MAC.
Liang merespons pertanyaan yang diajukan legislator partai penguasa, Partai Progresif Demokratik (DPP) Wang Yi-chuan (王義川), yang meminta lebih banyak pembatasan pada warga Tiongkok untuk melawan apa yang ia sebut aktivitas Front Bersatu Tiongkok di Taiwan.
“Pemerintah harus menunjukkan sikap,” kata Wang, seraya mencatat bahwa Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan penyaringan komentar media sosial pemohon visa demi alasan keamanan negara.
Wang merujuk pada laporan bahwa Departemen Luar Negeri AS memerintahkan perwakilannya di luar negeri untuk memeriksa konten media sosial pemohon visa pelajar dan jenis visa lainnya dari negara asing.
Di sisi lain, Legislator DPP Chuang Jui-hsiung (莊瑞雄), menentang upaya lembaga pemerintah yang berisiko menekan kebebasan berpendapat atas nama menjaga keamanan negara.
"Standar yang sangat ketat dan hukum yang sangat jelas" harus diterapkan jika pemerintah ingin menghukum orang karena memiliki pandangan politik tertentu, kata Chuang. Ia juga mendesak otoritas hukum dan peradilan untuk merumuskan "Ketentuan hukum yang jelas" guna menindak propaganda perang.
Chuang menambahkan bahwa kurangnya batas hukum yang jelas hanya akan menimbulkan kontroversi dan pada akhirnya menciptakan "Efek mengerikan" pada masyarakat Taiwan.
Pertemuan hari Rabu diadakan dengan latar belakang deportasi tiga warga Tiongkok oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Nasional Taiwan bulan lalu, dengan alasan mereka telah membuat komentar di media sosial yang mendukung "Unifikasi Tiongkok dengan Taiwan melalui kekuatan militer."
Selesai/IF
