Taipei, 20 Des. (CNA) Lebih dari 7.000 orang berkumpul di luar Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) di Taipei, Jumat (20/12) untuk memprotes tiga amandemen kontroversial yang sedang diproses, di mana pada satu titik mereka bentrok dengan polisi saat mencoba memaksa masuk ke gedung.
Demonstrasi tersebut, yang diselenggarakan Taiwan Economic Democracy Union (EDU) dan Taiwan Citizen Front, diadakan untuk menentang revisi undang-undang yang diajukan partai-partai oposisi, Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang bersama-sama memegang mayoritas di Parlemen.
Pada sekitar pukul 11.00, beberapa pengunjuk rasa mencoba menyerbu gedung Parlemen dari pintu masuk Jinan Road, menumbangkan barikade dan bentrok dengan polisi. Tidak ada penangkapan yang dilaporkan.
Setelah upaya mereka untuk masuk gagal, mereka terus berteriak slogan seperti "Hentikan pertemuan! Tarik undang-undang yang merugikan!" dan "Polisi mundur!"
Hingga sekitar pukul 14.30, para penyelenggara mengatakan bahwa demonstrasi tersebut telah dihadiri lebih dari 7.000 peserta.
Sejumlah legislator partai penguasa, Partai Progresif Demokratik (DPP), yang juga menentang amandemen undang-undang tersebut, sempat hadir di lokasi.
Di antaranya, Wang Shih-chien (王世堅) menyatakan Parlemen seharusnya tidak menggunakan kekuasaan polisi.
Sebelumnya, pada Kamis malam, lebih dari 10.000 orang turun ke jalan-jalan di Taipei, juga untuk memprotes amandemen tersebut, sekaligus menuntut Ketua Fraksi Parlemen KMT Fu Kun-chi (傅崐萁) untuk mundur, menurut penyelenggara.
Pawai tersebut dimulai di luar Parlemen, melingkari jalan-jalan di sekitarnya, dan kembali ke titik awal setelah sekitar satu jam.
Ketua EDU Lai Chung-chiang (賴中強) mengatakan bahwa Parlemen telah dibuat kacau oleh Fu, dan mengklaim Fu telah sepenuhnya menghapus seluruh diskusi dan proses tinjauan demokratis.
Pawai Kamis dan Jumat adalah bagian dari serangkaian acara tiga hari bertajuk "Winter Bluebird in Taipei".
Pada Rabu, sebuah rapat "Bluebird" diadakan di depan markas besar KMT di Taipei untuk memprotes amandemen undang-undang yang sama, dengan sekitar 6.000 orang berpartisipasi.
Menanggapi demonstrasi tersebut, juru bicara KMT Crystal Yang (楊智伃) mengatakan partai tersebut menghormati hak untuk berkumpul dan kebebasan berpendapat.
Tiga amandemen undang-undang yang diprotes adalah Undang-Undang Pemilihan dan Pemakzulan Pejabat Publik, Undang-Undang Prosedur Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang tentang Alokasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah.
Untuk amandemen undang-undang pemilihan dan pemakzulan, perubahan yang diajukan akan meningkatkan ambang batas untuk memakzulkan pejabat, termasuk penambahan ketentuan bahwa "Suara pemakzul harus lebih banyak daripada suara yang diterima pejabat saat terpilih."
Mengenai Undang-Undang Prosedur Mahkamah Konstitusi, salah satu amandemen menetapkan kuorum untuk memimpin kasus pada sepuluh hakim, terlepas dari penolakan atau jumlah hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi.
KMT mengatakan bahwa amandemen tersebut akan memastikan konsensus yang lebih luas dan mencegah putusan yang bias. Namun, EDU berpendapat itu bisa melumpuhkan Mahkamah Konstitusi, yang saat ini hanya memiliki delapan hakim.
Parlemen belum mengonfirmasi nominasi dari Presiden Partai Progresif Demokratik yang berkuasa, Lai Ching-te (賴清德), untuk menggantikan tujuh hakim yang masa jabatan delapan tahunnya berakhir pada 31 Oktober.
Adapun undang-undang yang mengatur alokasi pendanaan, amandemen multiversi yang didukung KMT dan TPP itu mengusulkan redistribusi pendapatan pajak, meningkatkan bagian yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan mengurangi proporsi bagi pemerintah pusat.
KMT berpendapat amandemen tersebut akan memberikan pemerintah daerah pendanaan yang lebih adil dan stabil untuk mengatasi kebutuhan publik. Namun, EDU memperingatkan ini bisa membuat pemerintah pusat tidak mampu mempertahankan program kunci atau membiayai pengeluaran penting seperti pertahanan dan keamanan.
Ketiga amandemen tersebut telah melewati tinjauan komite dan sedang diproses dalam sidang Jumat. Jika lolos pembacaan ketiga, revisi tersebut akan diserahkan ke presiden untuk diumumkan dan diundangkan.
Selesai/ML
