Taipei, 20 Des. (CNA) Perkelahian pecah di Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) pada Jumat pagi (20/12), ketika legislator oposisi, Kuomintang (KMT) mengecam legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) karena menerobos ruangan pada malam sebelumnya demi menghalangi sidang pagi.
Akibat pertarungan fisik dan kebuntuan panjang antara dua partai utama itu, sidang legislatif Jumat tidak dimulai hingga sekitar pukul 11.40 pagi, sekitar satu setengah jam melewati waktu biasanya.
Kekacauan dimulai ketika ruangan dibuka pukul 9 pagi, saat legislator KMT mencoba membersihkan area yang ditempati legislator DPP, yang telah memasuki Parlemen pada malam sebelumnya dengan melepas beberapa jendela dan telah mengelilingi kursi ketua.
Para legislator KMT dan DPP mulai saling mendorong dengan keras, mengakibatkan beberapa laporan cedera.
Juga pada Kamis malam, asisten dari para legislator DPP, partai yang berkuasa, melakukan duduk diam di luar ruang sidang legislatif untuk mencegah legislator KMT, yang berkemah di sana, memasuki ruangan.
Dalam video yang diunggah di media sosial Kamis malam, Wu Szu-yao (吳思瑤), Sekretaris Jenderal Fraksi Parlemen DPP, mengatakan bahwa tindakan partainya ekstrem tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain.
Wu mengkritik KMT dan oposisi yang lebih kecil, Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang bersama-sama memegang mayoritas legislatif, atas tindak-tanduk mereka berupaya untuk mendorong tiga RUU kontroversial pada Jumat.
Ketiga RUU tersebut bertujuan untuk meningkatkan ambang batas untuk memakzulkan pejabat yang dipilih, membatasi kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kasus, dan merevisi langkah-langkah yang mengatur distribusi pendapatan pemerintah pusat.
Untuk amandemen terhadap undang-undang pemilihan dan pemakzulan, KMT telah mengatakan mereka akan mencegah kekuasaan pemakzulan untuk disalahgunakan, sementara mereka berpendapat bahwa amandemen terhadap Undang-Undang Prosedur Mahkamah Konstitusi akan memastikan konsensus yang lebih luas dan mencegah putusan yang bias.
Adapun undang-undang yang mengatur alokasi pendanaan, KMT mengatakan bahwa amandemen akan memberikan pemerintah daerah pendanaan yang lebih adil dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
DPP berpendapat bahwa sejumlah RUU tersebut tidak boleh sampai melalui pemungutan suara pada Jumat, karena belum ada diskusi komite yang komprehensif, dan negosiasi antarpartai gagal menyelesaikan perbedaan.
KMT dan TPP pada Kamis sama-sama mengecam tindakan DPP untuk menghalangi RUU-RUU tersebut.
"Fraksi KMT sangat mengecam upaya legislator DPP untuk mengganggu sidang Jumat," kata Fu Kun-chi (傅崐萁), ketua fraksi partai tersebut, menyamakan tindakan DPP dengan pembobolan oleh pencuri.
Selesai/ML
