Taipei, 16 Des. (CNA) Rancangan amandemen Undang-Undang Pemilihan dan Pemakzulan Pejabat Publik berhasil melewati tahap tinjauan awal di komite Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) dalam tiga menit pada Senin (16/11) setelah legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) dikunci di luar ruangan, yang memicu pertengkaran.
Pada pukul 9 pagi, ketua komite Hsu Hsin-ying (徐欣瑩) dari partai oposisi Kuomintang (KMT) memulai rapat untuk meninjau amandemen tersebut, dan langsung lanjut membahas setiap barisnya.
Beberapa ketentuan disisakan untuk negosiasi lintas partai lebih lanjut, sebelum dua menit setelah rapat dimulai, Hsu menyatakan tinjauan awal telah disetujui dengan suara bulat. Ia mengumumkan penutupan rapat pada pukul 9.03 pagi.
Dalam persiapan untuk sesi tinjauan Senin, beberapa legislator KMT berkumpul di luar ruang konferensi pada Minggu malam, memblokir satu sisi lorong dengan kursi dan menutup pintu dengan pita. Mereka juga menggunakan tubuh mereka untuk memblokir sisi lainnya.
Bentrokan terjadi pada pukul 6 pagi ketika para legislator DPP menyadari mereka tidak bisa masuk ke ruang konferensi.
Pada pukul 8 pagi, beberapa legislator KMT, termasuk Hsu, telah masuk ke ruang rapat, sementara legislator DPP dan staf legislatif masih terjebak di luar. Beberapa bentrokan terjadi, tetapi legislator DPP tidak dapat mendaftar atau menghadiri rapat.
Komite Administrasi Internal akhirnya berhasil meninjau rancangan amandemen, yang mencakup usulan dari legislator KMT Hsu Yu-chen (許宇甄) untuk menambahkan ketentuan bahwa "Suara pemakzulan harus lebih banyak dari suara yang diterima pejabat saat terpilih."
Menurut hukum saat ini, usulan pemakzulan disetujui jika jumlah suara yang mendukung pemakzulan melebihi jumlah suara yang menentangnya. Selain itu, jumlah suara yang mendukung harus setidaknya seperempat dari jumlah total pemilih di distrik pemilihan.
DPP berpendapat bahwa usulan tersebut akan membuat pejabat yang terpilih sulit diberhentikan.
Mengomentari rancangan amandemen, Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳) mengatakan bahwa ini bukan saat yang tepat untuk menaikkan ambang batas pemakzulan.
Perubahan tersebut bisa berdampak pada para legislator dari partai penguasa dan oposisi, kata Liu, dan masih belum ada kesepakatan publik tentang masalah tersebut.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan komite, Fraksi Parlemen DPP mengecam KMT karena mengunci ruangan dan hanya memperbolehkan legislator KMT untuk masuk. Partai itu mengecam langkah tersebut sebagai upaya yang mencabut hak warga untuk memakzulkan pejabat publik.
Sebagai tanggapan, Ketua Fraksi Parlemen KMT Fu Kun-chi (傅崐萁) berpendapat bahwa legislator DPP telah melumpuhkan Parlemen berkali-kali.
Ia mencatat bahwa beberapa legislator DPP muncul di pintu Komite Administrasi Internal pada Minggu malam, mengancam untuk melawan rancangan undang-undang dengan menghentikan pembukaan rapat Senin.
Fu mengatakan bahwa KMT harus menjaga podium di ruang komite, membela hak-hak rakyat dan memastikan pertemuan komite dapat berjalan dengan lancar.
Selesai/JA