Taipei, 16 Des. (CNA) Pemerintah Taiwan mengatakan pada Minggu (15/12) bahwa mereka "Menghormati" keputusan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol oleh para anggota parlemen Korea Selatan setelah ia mendeklarasikan darurat militer awal bulan ini.
Dalam sebuah tanggapan tertulis atas pertanyaan oleh CNA, Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan mengatakan bahwa mereka "Menghormati rakyat Korea Selatan dan keputusan parlemen yang dibuat melalui prosedur demokratis" untuk menggulingkan Yoon.
Kementerian tersebut akan terus "Memperhatikan dengan seksama" perkembangan di negara Asia Timur tersebut, tambahnya.
MOFA menekankan bahwa Taiwan dan Korea Selatan keduanya adalah "Anggota kemitraan demokrasi Indo-Pasifik dan telah menjalin hubungan yang teguh dalam hal ekonomi, perdagangan, dan hubungan antar individu."
Taiwan dan Korea Selatan akan terus meningkatkan kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang berdasarkan "Prestasi substansial" sebelumnya, kata kementerian tersebut.
Majelis Nasional Korea Selatan memberikan suara sebanyak 204 berbanding 85 untuk menggulingkan Yoon pada Sabtu. Keputusan ini menyusul deklarasi darurat militer oleh Yoon pada 3 Desember, yang memicu protes nasional dan dibatalkan oleh parlemen hanya enam jam kemudian.
Pemakzulan sebelumnya diajukan pada 7 Desember, tetapi gagal karena boikot dari anggota partai berkuasa, People Power Party.
Setelah pemakzulan kedua disahkan, Mahkamah Konstitusi Korea memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan tersebut sah. Sementara itu, Yoon telah diskors dari jabatannya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo bertindak sebagai presiden sementara.
MOFA mengimbau warganya untuk menghindari ikut serta dalam protes politik selama berada di Korea Selatan demi keselamatan.
Korea Selatan saat ini berada dalam "peringatan abu-abu" — tingkat peringatan perjalanan terendah — yang berarti warga diimbau untuk tetap berhati-hati.
Selesai/ML
