New Taipei, 7 Des. (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德), Sabtu (7/12) mengatakan dalam sebuah acara di New Taipei bahwa masyarakat Taiwan telah bertahan selama puluhan tahun di bawah darurat militer yang keras dan bahwa "Kesalahan sejarah" seperti itu tidak boleh terulangi.
"Taiwan mengalami 38 tahun pemerintahan darurat militer, di mana [perkembangan] sosial dan ekonomi...sangat terpengaruh, dan kerusakan semacam itu terus memengaruhi masyarakat saat ini," kata Lai, merujuk pada periode dari 1949 hingga 1987 di Taiwan.
Pemberlakuan darurat militer itu -- yang terlama di dunia dalam sejarah -- sebagian besar bertepatan dengan Teror Putih, era penindasan politik di Taiwan oleh pemerintah Kuomintang (KMT) yang dahulu otoriter dari 1949 hingga 1992.
"[Kita harus] belajar dari pelajaran itu" dan "Tidak boleh mengulangi kesalahan sejarah," kata Lai dalam acara yang menandai Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang akan datang, yang setiap tahunnya jatuh pada 10 Desember.
Ia berjanji untuk terus mendorong usaha mencapai keadilan transisional, fokus menguak kebenaran tentang kesalahan negara di masa lalu, dan "Membantu masyarakat memahami sifat pemerintahan otoriter."
Mempertahankan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia telah memungkinkan Taiwan untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain, kata Presiden, menambahkan bahwa "Kita harus bersatu dan bekerja sama untuk melestarikan" nilai-nilai ini.
Komentar Presiden dilontarkan beberapa hari setelah sebuah unggahan media sosial oleh Fraksi Yuan Legislatif Partai Progresif Demokratik (DPP) -- partai yang diketuai Lai -- dituduh mendukung pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di negaranya pada 3 Desember malam.
Unggahan tersebut menyatakan bahwa legislatif Taiwan menghadapi situasi serupa dengan yang menyebabkan Yoon mendeklarasikan darurat militer, dan menyebut ia memberlakukannya untuk "Melindungi sistem konstitusional yang bebas."
Baca juga: DPP hapus postingan yang bandingkan insiden darurat militer di Korea Selatan dengan Taiwan
Unggahan DPP dihapus sekitar 20 menit setelah dipublikasikan dan diganti dengan unggahan lain yang mengatakan yang sebelumnya "Hanya membagikan informasi internasional dan membandingkannya dengan situasi politik domestik, dan [unggahan itu] sama sekali tidak bermaksud mendukung darurat militer."
KMT, yang sekarang menjadi partai oposisi utama, telah mengkritik pernyataan tersebut dan meminta Lai untuk meminta maaf dan menjelaskan sikapnya.
Namun, pada Jumat, legislator partai itu, Sra Kacaw (鄭天財) mengatakan di Yuan Legislatif bahwa pemberlakuan darurat militer oleh KMT pada 1949 dimaksudkan untuk melindungi Taiwan dari kemungkinan serangan pasukan Partai Komunis Tiongkok.
Selesai/
