Taipei, 11 Sep. (CNA) Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) mengatakan, negara-negara demokratis harus saling berbagi pengalaman dan informasi dalam menghadapi rezim otoriter yang mencoba untuk "menghancurkan" demokrasi dan kebebasan berbicara, dalam pertemuan Asian Election Authorities hari Rabu (11/9) di Taipei.
Taiwan menjadi tuan rumah General Assembly of the Asian Election Authorities (AAEA) tahun 2024 minggu ini, sebuah acara yang disponsori oleh Komisi Pemilihan Pusat Taiwan (CEC) dan Yayasan Demokrasi Taiwan.
"Demokrasi perlu diperjuangkan dan dipertahankan setelah dicapai," kata Cho dalam upacara pembukaan majelis pada hari Rabu.
"Berjuang untuk mencapai demokrasi itu sulit, dan tidak kurang sulitnya untuk mempertahankan satu, karena selalu ada kekuatan yang mencoba merusak negara-negara demokratis," tambahnya.
Cho menekankan bahwa sangat "penting" untuk membahas tidak hanya proses pemilihan, tetapi juga bagaimana melindungi budaya demokrasi dan legitimasi pemilihan sebagai sebuah institusi.
Ketua Yuan Legislatif Han Kuo-yu (韓國瑜) juga menghadiri upacara pembukaan tersebut.
Han, yang juga menjabat sebagai ketua Yayasan Demokrasi Taiwan, mengatakan Taiwan adalah "Salah satu negara paling demokratis di dunia" yang transisinya dijuluki "keajaiban politik."
"Kami memiliki kewajiban untuk berbagi pengalaman kami, mempromosikan pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai anggota komunitas internasional," tambahnya.
Majelis Umum asosiasi yang terdiri dari 20 negara anggota tahun ini diadakan dari Rabu hingga Kamis, dengan seminar pada hari berikutnya berfokus pada menjaga keadilan pemilu dan mencegah misinformasi serta disinformasi selama pemilihan.
AAEA didirikan pada tahun 1998. Tahun ini adalah ketiga kalinya Taiwan terpilih memimpin pertemuan tiga tahunan, setelah menjadi tuan rumah pada 2005 dan 2008.
Acara tahun ini dihadiri oleh delegasi dari India, Filipina, Korea Selatan, Mongolia, Maladewa, dan Indonesia, sementara Bangladesh dan Nepal berpartisipasi secara virtual, menurut CEC.
Selesai/ ML
