Jakarta, 7 Juli (CNA) Industri tekstil Indonesia kesulitan karena masuknya barang murah Tiongkok, pebisnis tekstil Taiwan di pasar Indonesia mengatakan dumping Tiongkok telah menurunkan pesanan secara signifikan dan berharap Pemerintah Indonesia mengambil tindakan.
Dilansir dari Tempo.co, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta mengatakan bahwa industri tekstil sudah terpuruk sejak pandemi COVID-19, dan saat ini tercatat 21 industri tekstil di Indonesia gulung tikar, sementara 31 pabrik tekstil terancam tutup.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA News, untuk melindungi industri tekstil lokal, Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan mengungkapkan akan mengenakan bea masuk terhadap barang-barang Tiongkok hingga sebesar 200%, yang akan dikhususkan untuk industri tersebut.
Lai Huan-tse (賴煥澤), pengusaha Taiwan yang telah berkecimpung dalam industri tekstil di Indonesia selama lebih dari 25 tahun, mengatakan bahwa pabrik tekstil Taiwan yang berfokus pada pasar domestik Indonesia juga terkena dampak besar.
Ia mengungkapkan bahwa pesanan telah berkurang setengahnya sejak pandemi, dan baru tahun ini pulih secara bertahap hingga 70 persen dari sebelum pandemi.
"Tiongkok mendumping Indonesia dengan sejumlah besar pakaian jadi dan pakaian bekas. Setiap kali satu pakaian dijual di Indonesia, satu pakaian tidak diproduksi oleh pabrik lokal. Ditambah dengan kenaikan harga bahan baku internasional dan banyaknya produk selundupan ilegal, penjualan bahan baku menurun, memaksa banyak pabrik bahan baku tekstil besar untuk tutup," Lai menjelaskan kepada CNA.
Lai juga menyebutkan bahwa bukan hanya industri tekstil yang terkena dampak besar, tetapi juga industri alas kaki, khususnya pabrik Taiwan yang berfokus pada pasar domestik.
Menurut pemahamannya, pesanan beberapa pabrik sepatu Taiwan juga menurun.
Mengenai rencana Indonesia untuk mengenakan bea masuk hingga 200 persen pada produk Tiongkok, Lai berpandangan bahwa hal ini tidak akan banyak membantu.
"Produk yang diimpor secara ilegal jauh lebih banyak daripada produk yang diimpor secara resmi," sehingga harus kembali kepada aspek hukum, harapannya pemerintah Indonesia akan meningkatkan upaya untuk menindak penyelundupan ilegal, katanya.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa pabrik asal Tiongkok di Indonesia beroperasi tanpa izin operasi yang sah, yang mungkin terlibat ketidakpatuhan pajak.
Lai mendesak pemerintah Indonesia untuk juga meningkatkan penegakan hukum terhadap pabrik ilegal.
Kuo Tung-yi (郭東義), Ketua Kelompok Tekstil Jakarta Taiwan Entrepreneur Association, mendukung rencana Indonesia untuk mengenakan bea masuk hingga 200 persen pada produk Tiongkok.
Namun, Kuo berharap kebijakan ini bukan jangka pendek, melainkan dapat diterapkan setidaknya selama lebih dari enam bulan untuk bisa melindungi industri tekstil lokal.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia harus menindak penyelundupan ilegal dan meningkatkan industri lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi tekstil dalam negeri, bukan mengimpor produk murah secara besar-besaran yang menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan serta memengaruhi industri tekstil.
Namun, Kuo menegaskan bahwa sebagian besar pengusaha tekstil Taiwan di Indonesia masih berfokus pada ekspor, seperti mengerjakan kontrak untuk merek internasional, sehingga dampaknya relatif kecil.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa pabrik tekstil Taiwan yang berfokus pada ekspor masih menunjukkan kecenderungan peningkatan pesanan.
(Oleh Zachary Lee dan Jason Cahyadi)
Selesai/
