Taipei, 24 Agu. (CNA) Para nelayan migran Indonesia pada hari Minggu (23/8) meluncurkan "Kampanye Kebebasan untuk Nelayan" di Pelabuhan Perikanan Donggang, Kabupaten Pingtung, bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 pada 17 Agustus.
Setelah para peserta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia-Pingtung Migrant Fisherman Union (FOPSI-PMFU) mengumumkan tuntutan kampanye tersebut, termasuk upah dan kontrak kerja yang adil serta akses Wi-Fi yang dijamin di semua kapal.
Mereka juga meminta hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja tanpa intimidasi dan pembalasan, mekanisme pengaduan yang transparan dan adil, serta kondisi kerja yang sehat dan aman.
Dalam pidatonya, Ketua FOPSI-PMFU Rojani mengatakan kepada hampir 100 peserta bahwa Hari Kemerdekaan Indonesia adalah hari kebanggaan dan solidaritas bagi masyarakat Indonesia.
Namun bagi nelayan migran, kemerdekaan berarti lebih dari sekadar bisa mengibarkan bendera nasional mereka. Kemerdekaan juga berarti bisa hidup dan bekerja dengan bermartabat, berbicara tanpa rasa takut, serta bebas dari kerja paksa, eksploitasi, intimidasi, dan pembalasan, ujarnya.
Pemerintah Taiwan telah berulang kali menegaskan bahwa banyak dari masalah ini telah ditangani dan diperbaiki, namun Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat memasukkan Taiwan ke dalam "Daftar Barang yang Diproduksi dengan Kerja Anak atau Kerja Paksa" dua tahunan pada tahun 2021 dan hingga kini Taiwan masih ada dalam daftar tersebut.
Sekretaris Jenderal FOPSI-PMFU Achmad Mudzakir mengatakan kepada CNA pada hari Minggu bahwa pelanggaran masih terus terjadi, dengan serikat baru-baru ini menerima laporan dari seorang nelayan yang mengatakan dirinya mengalami kekerasan saat bekerja di kapal penangkap ikan jarak jauh.
Namun, setelah serikat melaporkan insiden tersebut ke Direktorat Jenderal Perikanan, pihak agen dan pemberi kerja memecat dan memulangkan nelayan tersebut setelah mengetahui adanya pengaduan, tanpa memberikan waktu untuk menyelesaikan prosedur pelaporan dan tanggapan, kata Mudzakir.
Terkait infrastruktur di pelabuhan Donggang, Mudzakir mengatakan hanya ada dua kamar mandi di darat, masing-masing dengan sekitar lima bilik, untuk sekitar 4.500 nelayan yang bekerja di kapal penangkap ikan lepas pantai dan jarak jauh di wilayah tersebut, yang menurutnya sangat jauh dari cukup.
Ia juga meminta agar jaringan Wi-Fi dipasang di pelabuhan agar para nelayan di kapal penangkap ikan jarak jauh dapat mengakses internet saat kembali ke darat.
Melalui kampanye ini, serikat berharap dapat mencapai kesepakatan yang mengikat dan dapat diimplementasikan dengan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok makanan laut internasional untuk melindungi hak-hak nelayan migran dengan lebih baik.
Nelayan migran berada di posisi terbawah dalam rantai pasok, kata serikat, namun perubahan yang berarti hanya dapat terjadi ketika perusahaan dan merek di puncak rantai pasok mengambil tanggung jawab yang semestinya.
Selesai/ja
