Taipei, 7 Jan. (CNA) Yuan Legislatif meloloskan undang-undang baru pada Selasa (6/1) yang untuk pertama kalinya di Taiwan menetapkan standar upah minimum dan aturan yang mengatur platform pengantaran makanan yang berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja pengantaran makanan.
Undang-undang baru yang disebut "undang-undang perlindungan hak pekerja pengantaran dan pengelolaan platform pengantaran" ini mewajibkan pekerja pengantaran dibayar setidaknya NT$45 (Rp23 ribu) per pesanan, dan tidak kurang dari 1,25 kali upah minimum per jam yang dihitung berdasarkan waktu pengantaran setiap pesanan.
Jumlah yang dijamin akan disesuaikan setiap tahun sejalan dengan kenaikan upah minimum, menurut undang-undang baru tersebut. Saat ini, tarif upah minimum per jam adalah NT$196.
Juru bicara National Delivery Industrial Union Taiwan, Su Po-hao (蘇柏豪), mengatakan pengesahan undang-undang ini menandai "tonggak penting yang diperjuangkan dengan susah payah."
Upaya untuk mengamankan perlindungan bagi pekerja pengantaran telah berlangsung lebih dari enam setengah tahun dan melintasi tiga pemerintahan serta periode legislatif, kata Su.
Ketua Serikat Industri Pengantaran Nasional, Chen Yu-an (陳昱安), mengatakan pengesahan RUU di Yuan Legislatif "bukanlah titik akhir, melainkan titik awal yang sebenarnya" dari reformasi industri pengantaran.
Chen mengatakan apakah kondisi pekerja pengantaran akan membaik tergantung pada bagaimana aturan pelaksanaan ditulis dan bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktik.
Undang-undang baru ini menunjuk Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) Taiwan sebagai otoritas pengatur pusat yang bertanggung jawab mengatur platform pengantaran.
Undang-undang ini mewajibkan MOL untuk menyusun dan mengumumkan ketentuan kontrak standar yang mencakup hak dan kewajiban antara platform dan pekerja pengantaran, termasuk perhitungan upah, penangguhan, pemutusan kontrak, mekanisme pengaduan, dan asuransi.
Setiap kontrak yang melanggar persyaratan tersebut akan dianggap tidak sah.
Legislasi ini juga mewajibkan pembentukan sistem pengaduan untuk menangani perselisihan terkait remunerasi, penangguhan, dan waktu kerja, serta melarang platform mengambil tindakan yang merugikan terhadap pekerja pengantaran karena mengajukan pengaduan atau membantu orang lain dalam pengaduan.
Selain itu, platform pengantaran kini diwajibkan menyediakan asuransi kecelakaan kelompok dan asuransi tanggung jawab bagi pekerja pengantaran yang dikontrak sebelum mereka diizinkan memberikan layanan.
Namun, perlindungan asuransi dapat ditangguhkan sementara jika seorang pekerja pengantaran tidak memberikan layanan selama lebih dari tiga hari berturut-turut.
Undang-undang ini mencakup ketentuan sanksi, yang menyatakan bahwa platform yang gagal melaporkan kecelakaan kerja dalam waktu delapan jam dapat didenda antara NT$30.000 dan NT$300.000, sementara pelanggaran terhadap peraturan upah dapat dikenai denda hingga NT$100.000.
Sementara kelompok buruh merespons cukup positif terhadap langkah ini, platform pengantaran lebih berhati-hati.
Uber Eats mengatakan pihaknya "menghormati proses legislatif" dan berharap aturan pelaksanaan akan "mempertimbangkan dengan cermat operasi pasar dan kebutuhan industri, serta menyeimbangkan kepentingan semua pihak."
Foodpanda juga mengatakan pihaknya menghormati isi undang-undang yang disahkan dalam pembacaan ketiga dan akan "secara bertahap memulai berbagai simulasi operasional" untuk merespons kemungkinan perubahan industri dan dampak pasar.
Undang-undang ini akan berlaku enam bulan setelah diundangkan, dengan aturan pelaksanaan yang akan disusun oleh MOL bekerja sama dengan otoritas terkait lainnya.
(Oleh Chiang Ming-yen, Kuo Chien-shen, Wu Hsin-yun, James Thompson, dan Muhammad Irfan)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/ja
