Taipei, 8 Nov. (CNA) Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taiwan pada hari Jumat (7/11) menyetujui sebuah rencana yang memungkinkan perusahaan konstruksi umum yang terlibat dalam proyek rekonstruksi pasca-bencana untuk mempekerjakan pekerja migran melebihi batas maksimum sektor yang ada yaitu 15.000 orang guna meningkatkan upaya pemulihan.
"Untuk mempercepat rekonstruksi pasca-bencana, [kementerian] menyetujui untuk mengizinkan perusahaan konstruksi umum yang terlibat dalam proyek pembangunan kembali untuk menambah kuota pekerja migran mereka," kata Su Yu-kuo (蘇裕國), seorang pejabat dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) MOL, dalam sebuah pertemuan pada hari Jumat.
Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di bidang konstruksi, MOL pada tahun 2023 menetapkan kuota sebanyak 15.000 orang bagi perusahaan konstruksi umum untuk mempekerjakan pekerja migran. Kuota tersebut dialokasikan oleh Badan Pengelolaan Lahan Nasional, yang menyatakan pada tahun 2024 bahwa batas maksimum tersebut telah tercapai melalui distribusi bertahap.
Su mengatakan persetujuan yang diberikan dalam pertemuan komite penasihat kebijakan tenaga kerja lintas negara MOL ini menghapus batasan kuota keseluruhan hanya untuk perusahaan yang menjalankan proyek rekonstruksi atau proyek kepentingan publik yang memenuhi syarat.
Artinya, perusahaan konstruksi yang memenuhi kriteria kelayakan -- seperti yang telah menandatangani kontrak rekonstruksi dengan warga yang terdampak bencana -- dapat menambah pekerja migran tanpa dihitung dalam batas maksimum sektor sebanyak 15.000 orang, menurut Su.
"Bencana alam tidak dapat diprediksi dan sering kali menyebabkan kerugian besar pasca-bencana dalam waktu singkat," kata Su, seraya menambahkan bahwa rekonstruksi harus dilakukan dengan cepat namun membutuhkan "tenaga kerja yang substansial."
Namun, Su tidak merinci bencana atau wilayah mana yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan tambahan pekerja migran, atau jangka waktu penerapan kebijakan baru yang direncanakan tersebut.
Pada tahun 2024 dan 2025, Taiwan dilanda serangkaian bencana alam, terutama gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang mengguncang Hualien pada 3 April 2024, dan jebolnya danau bendungan pada 23 September 2025, yang dipicu oleh hujan deras akibat Topan Ragasa dan membanjiri Kecamatan Guangfu di wilayah timur.
Kedua peristiwa tersebut telah memicu upaya rekonstruksi berskala besar di wilayah tersebut.
Su mencatat bahwa perusahaan yang diberikan tambahan kuota pekerja migran untuk rekonstruksi dapat mempertahankan kuota tersebut setelah pembangunan kembali selesai dan memindahkan pekerja ke proyek lain yang sedang berjalan, sebagai bagian dari upaya untuk "mendorong perusahaan mengambil proyek rekonstruksi."
Terkait kapan kebijakan yang direncanakan akan diterapkan, Su mengatakan kementerian masih menunggu pengumuman dari Badan Pengelolaan Lahan Nasional.
Selesai/IF
