Taipei, 8 Sep. (CNA) Departemen Pengembangan Tenaga Kerja dan Pemuda Kabupaten Chiayi hari Selasa (8/9) menyatakan penyesalan mendalam dan menyampaikan permintaan maaf resmi atas penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perawat migran oleh keluarga majikannya pada 2022.
Hal ini merupakan tanggapan dari perintah perbaikan yang dilayangkan Yuan Kontrol, lembaga pengawas pemerintah Taiwan, pada 20 Agustus yang menyebutkan Pemerintah Kabupaten Chiayi melakukan kelalaian dalam menangani kasus tersebut.
Menurut Yuan Kontrol, saat menunggu proses pergantian majikan, korban ditempatkan oleh agensi tenaga kerja untuk bekerja sebagai perawat di sebuah keluarga di Chiayi yang tidak memiliki kualifikasi untuk mempekerjakan pekerja.
Namun, di hari pertama ia mulai bekerja pada Maret 2022, ia mengalami pelecehan seksual oleh anggota keluarga majikan, dan keesokan harinya langsung dipindahkan untuk bekerja di Taichung, menurut Yuan Kontrol.
Selama bekerja di sebuah institusi medis, perilaku abnormalnya disadari tenaga perawat sehingga kasus ini terungkap. Pada akhir Maret 2022, pengaduan diterima melalui layanan saluran siaga 1955, menurut lembaga tersebut.
Kasus tersebut langsung ditangani sebagai kasus darurat dan diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Chiayi, namun mereka hanya menghubungi korban, agensi, pekerja sosial, serta kepolisian melalui telepon dan menutup kasus secara tergesa-gesa dengan berbagai dalih, menurut Yuan Kontrol.
Agensi yang menempatkan korban, meski sudah mengetahui adanya pelecehan seksual, juga tidak melaporkannya ke otoritas terkait, bahkan membujuk korban untuk menerima uang kompensasi NT$100.000 (Rp54,224 juta) sebagai syarat berdamai dengan majikan, yang Yuan Kontrol katakan merupakan pelanggaran serius.
Pemerintah kabupaten, meskipun menghadapi pelanggaran yang jelas dan dapat diverifikasi, awalnya tidak melakukan penyelidikan maupun penanganan, bahkan berusaha lepas tanggung jawab, yang menunjukkan kegagalan mereka dalam menjalankan kewajiban pengawasan dan perlindungan, kata Yuan Kontrol.
Mereka baru memulai penyelidikan pada Mei 2024, setelah Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi menyerahkan penanganan kasus, kata Yuan Kontrol, menambahkan bahwa proses sanksi administratif baru selesai pada Agustus tahun yang sama, lebih dari dua tahun sejak kasus dimulai.
Keterlambatan ini melanggar kewajiban perlindungan segera serta prinsip administrasi yang sesuai hukum, menurut lembaga pengawas pemerintah tersebut.
Menanggapi hal ini, Departemen Pengembangan Tenaga Kerja dan Pemuda Kabupaten Chiayi hari Selasa menyatakan penyesalan yang mendalam dan permohonan maaf resmi.
Mereka menegaskan bahwa pekerja migran adalah mitra penting dalam masyarakat dan industri Chiayi. Setiap kasus pelanggaran tidak boleh diabaikan, dan pemerintah kabupaten berkomitmen untuk menaruh perhatian penuh serta memikul tanggung jawab, kata departemen tersebut.
Pihak pemerintah kabupaten menambahkan bahwa kesalahan administratif yang terjadi dalam proses penanganan kasus ini akan dijadikan pelajaran berharga, serta menjadi bahan refleksi dan evaluasi mendalam.
Ke depannya, kata pemerintah kabupaten, hal ini akan dijadikan pedoman untuk melaksanakan penyelidikan secara menyeluruh, memperkuat mekanisme pelaporan, serta melakukan reformasi yang terlembaga, agar hak asasi pekerja migran di Taiwan benar-benar terlindungi.
(Oleh Huang Kuo-fang dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
