Taipei, 11 Juli (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen), Jumat (11/7) meloloskan sebuah undang-undang (UU) khusus yang menetapkan pemberian bantuan tunai sebesar NT$10.000 (Rp5,546 juta) untuk setiap warga Taiwan, yang harus dilaksanakan sebelum 31 Oktober tahun ini.
Belum jelas apakah penduduk asing di Taiwan akan memenuhi syarat untuk menerima bantuan tunai yang tercantum di usulan tersebut, yang diloloskan partai-partai oposisi Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) melalui pemungutan suara dalam sidang yang dipenuhi perdebatan sengit.
Sebelumnya, Yuan Eksekutif (Kabinet) mengatakan kepada CNA pada Kamis bahwa isu tersebut tidak akan dibahas hingga paket ini disahkan Parlemen.
Di sisi lain, dalam UU khusus yang sama, pemerintah diizinkan menggunakan surplus pendapatan pajak untuk berinvestasi dalam infrastruktur keamanan Taiwan dan memberikan bantuan kepada industri yang kemungkinan terdampak tarif impor Amerika Serikat (AS).
Sementara itu, KMT berhasil mendorong penghapusan bantuan sebesar NT$100 miliar untuk Taiwan Power Co. (Taipower), yang sebelumnya ada di versi awal UU khusus tersebut.
Versi awal UU khusus yang sebelumnya diajukan Kabinet untuk disahkan Parlemen ini memungkinkan mereka menarik dana tambahan NT$410 miliar selama dua tahun ke depan. Namun, dalam versi yang lolos, anggaran dinaikkan menjadi NT$545 miliar dan dapat disusun bertahap sesuai situasi internasional.
Baca juga: Kabinet Taiwan setujui usulan anggaran khusus NT$410 miliar
Legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Chung Chia-pin (鍾佳濱), memperingatkan bahwa penghapusan bantuan untuk Taipower dapat menyebabkan kenaikan harga listrik dan peningkatan harga barang secara umum.
Koordinator Fraksi DPP Wu Szu-yao (吳思瑤) meminta rakyat menuntut pertanggungjawaban KMT dan TPP jika tarif listrik naik dan memicu inflasi.
Beban tambahan ini bagi masyarakat tidak akan bisa diimbangi hanya dengan bantuan tunai sekali bayar, menurut Chung.
Kabinet juga menyatakan bahwa mereka harus melakukan pinjaman untuk mendanai pembayaran stimulus individu tersebut.
Namun, legislator KMT Lai Shyh-bao (賴士葆) menolak klaim Kabinet itu, dengan menyatakan bahwa surplus pendapatan pajak telah mencapai lebih dari NT$1 triliun dan bahwa pemerintah seharusnya "Mengembalikan uang tersebut kepada rakyat" serta mendorong konsumsi domestik.
Lin Szu-ming (林思銘), juga legislator KMT, mengatakan bahwa pemerintahan DPP sebelumnya di bawah Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) pernah memberikan pengembalian pajak, dan ia tidak memahami mengapa administrasi saat ini sangat menentangnya.
Ia menambahkan bahwa negara-negara tetangga, termasuk Korea Selatan dan Singapura, telah meluncurkan langkah-langkah serupa sehubungan dengan ketidakpastian ekonomi yang disebabkan ancaman tarif dari Presiden AS Donald Trump.
Sementara itu, Koordinator Fraksi TPP, Huang Kuo-chang (黃國昌) mengatakan bahwa jauh sebelum AS mengenakan tarif, partainya telah mendorong agar surplus negara dikembalikan kepada rakyat.
Selain mengusulkan pemberian NT$6.000 per orang, kata Huang, mereka juga telah meminta pendanaan tambahan untuk asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, serta pelunasan utang demi keadilan lintas generasi.
Menurut data Kementerian Keuangan, akumulasi surplus pendapatan pajak antara tahun fiskal 2021 hingga 2023 mencapai NT$1,3 triliun.
Namun, Kementerian Keuangan menyatakan pada Februari bahwa tidak semua dari NT$1,3 triliun tersebut dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah pusat, karena sebagian besar harus dialokasikan untuk pembayaran utang dan disimpan untuk keperluan di masa depan.
Kini, setelah undang-undang khusus tersebut disahkan Parlemen, Kabinet harus mengajukan rancangan undang-undang alokasi anggaran untuk mengotorisasi pencairan dana secara aktual.
UU khusus yang disahkan pada Jumat juga mencakup NT$150 miliar untuk peningkatan sistem militer dan Penjaga Pantai, serta NT$93 miliar untuk langkah-langkah bantuan guna membantu eksportir Taiwan menghadapi potensi dampak tarif.
(Oleh Kuo Chien-shen, Teng Pei-ju, dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
