Taipei, 13 Juni (CNA) Lebih dari 110 orang dari industri jurnalisme dan kalangan akademisi Taiwan telah meluncurkan kampanye yang menyerukan pemerintah untuk mencegah platform daring mengeksploitasi sektor media lokal.
Sebanyak 116 penandatangan petisi tersebut mendesak pemerintah untuk memperkenalkan legislasi yang memungkinkan media berita bernegosiasi dengan platform daring terkait distribusi keuntungan, serta membentuk dana untuk mendukung industri tersebut.
Menurut pernyataan di situs kampanye, platform seperti Google dan Meta telah memonopoli pendapatan iklan sambil menggunakan konten berita secara gratis.
Petisi tersebut ditandatangani oleh 64 akademisi, 22 profesional media, 14 anggota asosiasi terkait, dan 16 mahasiswa atau organisasi mahasiswa.
“Ini kemungkinan adalah pertama kalinya dalam dunia akademik komunikasi di Taiwan -- dan juga kasus yang jarang terjadi secara umum -- di mana para profesor dari bidang tertentu secara kolektif menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah,” kata profesor National Taiwan Normal University Wang Wei-ching (王維菁) pada hari Kamis (12/6) dalam sebuah dengar pendapat publik mengenai rancangan undang-undang tentang negosiasi media di Taipei.
Mengutip data kampanye, Wang mengatakan pengeluaran iklan digital di Taiwan meningkat hampir lima kali lipat antara tahun 2012 dan 2023, dari NT$11,6 miliar (Rp6 triliun) menjadi NT$61 miliar, sementara belanja iklan media tradisional turun setengahnya dari NT$42,5 miliar menjadi NT$21 miliar.
Perubahan ini, katanya, membuat sangat sulit untuk meningkatkan gaji di sektor jurnalisme.
Ia menyoroti masalah upah rendah dan memperingatkan bahwa kemunduran industri berita -- yang didorong oleh dominasi platform digital -- dapat berdampak buruk pada masyarakat Taiwan.
“Jika kita tidak memiliki sumber daya untuk memproduksi jurnalisme berkualitas dan membiarkannya digantikan oleh konten yang terlalu disederhanakan dan berorientasi clickbait, itu hanya akan merugikan demokrasi kita dan memperdalam perpecahan sosial,” kata Wang, mantan anggota Komisi Komunikasi Nasional.
Wang menekankan pentingnya membangun mekanisme penetapan harga yang “wajib, adil, dan setara” yang memungkinkan media dari semua ukuran bernegosiasi dengan platform digital. Jika negosiasi gagal, otoritas independen harus ditugaskan untuk melakukan arbitrase, katanya.
Sistem yang diusulkan juga akan mewajibkan model kecerdasan buatan (AI) generatif, yang banyak di antaranya dilatih menggunakan konten berita nyata, untuk membayar materi yang mereka gunakan. Wang mencatat bahwa perusahaan seperti OpenAI dan Amazon telah membayar media internasional seperti Associated Press untuk konten mereka.
Selain itu, Wang mengatakan dana pengembangan jurnalisme diperlukan, yang dibiayai melalui pajak atas pendapatan iklan digital dari platform global atau melalui donasi dari bisnis, lembaga pemerintah, dan entitas swasta.
Dana tersebut harus dikelola oleh komite independen dan digunakan untuk mendukung pelaporan investigatif, meningkatkan kondisi kerja di industri, dan memenuhi tujuan kepentingan publik lainnya.
Dengar pendapat hari Kamis menandai diskusi pertama tentang isu ini dalam sesi legislatif saat ini, di mana sekitar enam versi rancangan undang-undang telah diajukan.
Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Urusan Digital (MODA) mengatakan pihaknya “dengan tegas mendukung nilai jurnalisme.” Seorang pejabat MODA menambahkan bahwa Menteri Yennun Huang (黃彥男) baru-baru ini mengatakan kementerian menargetkan untuk mengajukan versi rancangan undang-undangnya sendiri pada akhir 2025.
Namun, Legislator Lin Kuo-chen (林國成) dari Partai Rakyat Taiwan, yang memimpin Komite Transportasi legislatif, mendesak MODA untuk bertindak lebih cepat karena urgensi masalah ini.
Jika kementerian gagal mengajukan versinya segera, Lin mengatakan komite akan melanjutkan berdasarkan rancangan undang-undang yang sudah diajukan dan mencapai konsensus mayoritas, dengan tujuan mengirimkan versi final untuk ditinjau pada akhir tahun.
Selesai/IF
