Taipei, 5 Jan. (CNA) Aliansi Migrant Empowerment Network in Taiwan (MENT) bersama kelompok pekerja migran Indonesia, Serikat Buruh Industri Manufaktur Indonesia di Taiwan (SEBIMA) dan Gerakan Solidaritas Buruh Indonesia (GANAS), menyatakan mereka mengharapkan perlakuan yang lebih adil pada korban kecelakaan kerja di pabrik dan pemeriksaan yang menyeluruh.
Dalam aksi yang digelar hari Minggu (5/1) di depan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), peserta aksi mengungkap kondisi buruk yang dialami pekerja migran di berbagai usaha kecil dan menengah (UKM).
Beberapa pekerja migran pabrik berbicara langsung, menceritakan pengalaman mereka menghadapi kecelakaan kerja di pabrik namun tidak mendapatkan perlakuan yang adil.
“Kami menyerukan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat pemeriksaan ketenagakerjaan khusus terhadap UKM, dan mendesak pabrik-pabrik dengan risiko keamanan tinggi untuk meningkatkan peralatan keselamatan,” tuntut mereka.
Selain itu, yang jadi fokus adalah bahwa sistem pemeriksaan ketenagakerjaan yang ada terlalu bersifat formalitas dan membutuhkan reformasi mendesak dari sudut pandang pekerja.
Hal ini termasuk pengakuan kecelakaan kerja dan izin bagi pekerja yang mengajukan keluhan atau organisasi yang diberi kuasa untuk terlibat dalam pemeriksaan ketenagakerjaan guna melindungi hak-hak pekerja migran secara nyata, menurut mereka.
Untuk itu, aliansi mendesak agar pemerintah segera melaksanakan pemeriksaan ketenagakerjaan khusus, di mana MOL harus melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan khusus terhadap UKM dengan proporsi pekerja migran yang tinggi, serta memberikan pendampingan menyeluruh bagi perusahaan untuk meningkatkan standar keselamatan kerja.
Selain itu, hasil pemeriksaan harus dilaporkan secara terbuka dan dirangkum dalam statistik, tuntut mereka.
Aliansi juga mendesak transparansi pemeriksaan di mana pemeriksaan ketenagakerjaan harus mengizinkan pekerja yang mengajukan keluhan serta organisasi atau pengacara yang diberi kuasa untuk mendampingi proses tersebut, guna memastikan keterbukaan dan menghindari korupsi.
Adapun tuntutan lainnya adalah agar MOL segera mengumpulkan Direktorat Jenderal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) serta kantor-kantor pemeriksaan ketenagakerjaan setempat untuk mengadakan rapat koordinasi terkait isu keselamatan kerja bagi pekerja migran, serta menyusun solusi konkret, menurut aliansi.
Selesai/JC
