Taipei, 3 Jan. (CNA) Kementerian Dalam Negeri (MOI) Taiwan, Kamis (3/1) mengatakan bahwa mereka akan secara resmi meminta Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan Partai Promosi Unifikasi Tiongkok (CUPP) secara hukum.
Dalam sebuah pernyataan, MOI mengatakan Komite Tinjauan Partai Politiknya telah menyetujui sebuah resolusi untuk mencari pembubaran CUPP yang berbasis di New Taipei dengan suara dua pertiga yang diperlukan setelah mengundang kepemimpinan partai untuk membuat pernyataan dalam pembelaannya.
MOI mengklaim bahwa CUPP dikenal terlibat dalam kejahatan terorganisir, dan memiliki anggota inti yang telah berulang kali melanggar UU Keamanan Negara, UU Anti-Infiltrasi, UU Lintas Selat, dan undang-undang pemilihan, sehingga "Membahayakan keamanan negara, stabilitas sosial, dan pemilihan yang adil."
Meskipun MOI menghormati sikap politik yang dibuat dalam piagam dan platform partai CUPP, namun kementerian tersebut tidak dapat menerima pelanggaran keamanan negara dan tindakan kekerasan berulang oleh para anggota partai, demikian kata pernyataan tersebut.
Menurut MOI, "Hubungan dengan kekuatan asing" dan "Penggunaan nama partai politik sebagai penutup untuk kejahatan terorganisir" yang dimiliki CUPP, di antara hal lainnya, melanggar Konstitusi dan hukum, meskipun partai tersebut tidak memiliki kursi di Yuan Legislatif atau dewan kota atau kabupaten mana pun.
Di bawah Konstitusi Taiwan, MOI mencatat, otoritas dapat meminta pembubaran partai politik "[Yang] tujuan atau aktivitasnya membahayakan eksistensi Republik Tiongkok atau tatanan konstitusional demokratis dan bebas negara."
MOI mengakui bahwa permintaannya mungkin akan dipersulit perselisihan politik yang sedang berlangsung mengenai kekosongan Mahkamah Konstitusi dan legislasi reformasi, yang telah meninggalkan operasi pengadilan dalam keraguan.
Permintaan untuk membubarkan CUPP akan diajukan saat situasi pengadilan memungkinkan, kata kementerian tersebut.
Selesai/JC
