Taipei, 3 Jan. (CNA) Pengadilan Distrik Taipei pada Kamis malam (2/1) memerintahkan penahanan mantan Ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP) Ko Wen-je (柯文哲), yang dituntut atas dugaan korupsi pekan lalu, setelah Pengadilan Tinggi Taiwan membatalkan dua putusan sebelumnya untuk mengabulkan pembebasan Ko dengan jaminan.
Dalam sidang penahanan yang berlangsung dari pukul 6 hingga 10.40 malam itu, pengadilan distrik memerintahkan mantan Wali Kota Taipei Ko dan tiga tersangka lainnya -- konglomerat lahan yasan, Sheen Ching-jing (沈慶京); mantan kepala kantor wali kota Ko, Lee Wen-tsung (李文宗); dan anggota Dewan Kota Taipei, Ying Hsiao-wei (應曉薇) -- untuk ditahan tanpa akses komunikasi.
Pengadilan Distrik Taipei membatalkan putusan jaminannya sebelumnya, dengan alasan kemungkinan adanya kolusi antara keempat terdakwa tersebut dan saksi.
Pengadilan menyimpulkan bahwa keempat terdakwa terlibat dalam pelanggaran serius, dengan risiko besar melarikan diri, memanipulasi bukti, dan kolusi. Oleh karena itu, penahanan diperlukan untuk memastikan bahwa penuntutan dan persidangan dapat berlangsung, kata pengadilan.
Pengadilan menyatakan bahwa keputusannya dibuat "Dengan menghormati hierarki yudisial dan mempertimbangkan bukti yang disajikan kejaksaan mengenai kebutuhan penahanan," sambil juga mempertimbangkan kepentingan publik terhadap kebebasan pribadi terdakwa.
Menanggapi putusan pengadilan, TPP mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Presiden Lai Ching-te (賴清德) dan menuduhnya, tanpa bukti, mengganggu proses peradilan dan mendesak Presiden untuk "Berhenti menggunakan alat yudisial untuk menargetkan lawan politik."
TPP juga mengecam kejaksaan karena terus meminta penahanan berdasarkan "Spekulasi" tentang kolusi saksi. TPP berpendapat bahwa Ko sedang "Dirundung" kejaksaan dan menekankan bahwa jika penahanan dianggap perlu untuk mencegah kolusi, itu akan menunjukkan bahwa penyidikan selama empat bulan telah tidak efektif.
Ko, yang dituntut atas dugaan korupsi pada 26 Desember bersama sebelas tersangka lainnya, berada di pengadilan Taipei Kamis untuk sidang jaminan ketiganya dalam waktu kurang dari sepekan.
Saat sidang, mantan Wali Kota Taipei berusia 65 tahun itu mengatakan semua orang tahu bahwa kejaksaan menargetkan dia. "Jika Anda ingin menahan saya, katakan saja secara langsung," kata Ko.
Setelah ditahan tanpa komunikasi selama hampir empat bulan selama penyidikan, Ko dibebaskan dengan jaminan NT$30 juta (Rp14,9 miliar) pada 27 Desember tahun lalu, seperti yang diperintahkan Pengadilan Distrik Taipei. Namun, Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mengajukan banding atas putusan tersebut, yang kemudian dicabut pada 29 Desember oleh Pengadilan Tinggi.
Dalam sidang penahanan pascapenuntutan kedua untuk Ko, Pengadilan Distrik Taipei kemudian memerintahkan agar dia dibebaskan dengan jaminan NT$70 juta pada 30 Desember dan ditandai secara elektronik untuk tujuan pemantauan.
Setelah kejaksaan mengajukan banding untuk kedua kalinya, Pengadilan Tinggi sekali lagi mencabut putusan pengadilan yang lebih rendah tersebut, mengembalikan kasus itu ke pengadilan distrik.
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Ko dan tersangka lainnya dapat menggunakan sarana teknologi untuk berkolusi dengan satu sama lain dan saksi dalam kasus tersebut tanpa terdeteksi, dan bahwa pengadilan distrik tidak menjelaskan secara memadai bagaimana syarat jaminannya dapat mencegah hal tersebut.
Ko, pendiri TPP dan calon presiden 2024, dituntut pekan lalu atas dugaan korupsi, termasuk suap, sehubungan dengan penanganannya terhadap proyek lahan yasan pengembang swasta pada masa jabatannya yang kedua sebagai wali kota Taipei dari 2018 hingga 2022.
Ko mengundurkan diri sebagai ketua TPP pada Rabu.
Selesai/
