Taipei, 24 Des (CNA) Sejumlah organisasi masyarakat telah mendesak agar usulan penghapusan evaluasi Indeks Barthel sebagai syarat merekrut perawat migran untuk tidak disahkan, dengan mengatakan hal tersebut berisiko membawa masalah bagi pengasuh keluarga hingga menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Sebelumnya, sejumlah legislator oposisi mengusulkan revisi Pasal 46 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, yang akan memungkinkan manula berusia 80 tahun ke atas, atau yang berusia 70 hingga 79 tahun dengan kanker stadium II, untuk mengajukan perawat migran tanpa evaluasi medis dengan Indeks Barthel.
Menanggapi ini, Taiwan Association of Family Caregivers, The League For Persons With Disabilities, dan Taiwan Social Welfare League, Senin (23/12) mengeluarkan pernyataan bersama yang menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak membantu keluarga pengasuh, melainkan akan menciptakan kesulitan baru.
Mereka mengatakan hal tersebut dengan menunjukkan data pertumbuhan perawat migran dalam sepuluh tahun terakhir.
Organisasi-organisasi masyarakat tersebut juga menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan amandemen ini disahkan di tengah kekacauan di Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan).
Sementara itu, dua belas organisasi lainnya, termasuk Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan, Fight for Gender Equality, Taiwan International Workers Association, dan Domestic Caretaker Union, juga mengeluarkan pernyataan bersama pada Selasa, yang mengatakan ini hanya akan memperluas pasar perbudakan.
Hal ini juga merupakan sistem yang melanggar hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan perawatan jangka panjang di Taiwan, tambah mereka.
Mereka menyatakan bahwa pelonggaran besar-besaran kualifikasi untuk mempekerjakan pekerja migran di rumah tangga adalah racun bagi hak asasi manusia, yang tidak hanya akan memperkuat mekanisme perekrutan satu pasien satu perawat, tetapi juga bukan solusi universal untuk kebutuhan perawatan.
Mereka juga menegaskan bahwa pemerintah harus memasukkan pekerja migran ke dalam sistem perawatan jangka panjang publik, guna melindungi hak mereka untuk mendapatkan kondisi kerja dan penghasilan yang setara dengan pekerja lokal.
Ini harus dilakukan untuk mencegah pekerja migran merendahkan upah pekerja lokal, sekaligus merespons kekurangan tenaga kerja di sektor perawatan jangka panjang, tambah mereka.
Selain itu, mereka menyerukan agar pemerintah sementara menghentikan program uji coba perawat migran paruh waktu yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) Taiwan.
Sementara itu, MOL melalui pernyataan resminya hari Senin menyatakan bahwa pelonggaran syarat bagi lansia berusia 80 tahun ke atas untuk mengajukan pekerja migran perawat tanpa evaluasi perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
MOL menyatakan bahwa sejak Oktober 2022, telah diberlakukan kebijakan penyederhanaan evaluasi, termasuk penghapusan Indeks Barthel bagi tiga kategori: pengguna layanan jangka panjang lebih dari enam bulan, pasien demensia ringan dengan evaluasi dokter spesialis, serta penderita disabilitas sedang hingga berat dengan 14 jenis kondisi tertentu.
Hingga kini, lebih dari 23.000 lansia berusia 80 tahun ke atas telah disetujui untuk mengajukan pekerja migran perawat di bawah kebijakan ini, kata MOL.
Namun, kementerian tersebut mengingatkan bahwa pelonggaran lebih lanjut dapat menimbulkan risiko seperti ketidakseimbangan alokasi pekerja migran, konflik tenaga kerja, hingga dampak negatif bagi keluarga dengan pasien kondisi berat.
Parlemen berencana untuk mengkaji aturan yang berkaitan dengan pengajuan perawat migran tanpa menggunakan skala Barthel untuk mereka yang berusia di atas 80 tahun, serta regulasi terkait lainnya pada Selasa.
(Oleh Wu Hsin-yun, Antonius Agoeng Sunarto, Chang Hsiung-feng, dan Jason Cahyadi)
Selesai/
