Taipei, 24 Des. (CNA) Anggota legislatif dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Lin Dai-hua (林岱樺), mengusulkan untuk memperketat regulasi yang mengatur TikTok dan platform asing lainnya, setelah video deepfake yang menargetkan seorang politisi DPP di aplikasi media sosial asal Tiongkok tersebut dilaporkan ke kejaksaan.
Lin menyarankan pada Senin (23/12) untuk mengubah Undang-Undang Anti-Intervensi Taiwan agar mewajibkan platform daring berbasis asing untuk mendirikan kantor di Taiwan jika mereka dianggap oleh pihak berwenang dapat mengancam keamanan nasional.
Menurut usulan Lin, jika platform daring tertentu melewatkan tenggat waktu untuk mendirikan kantor fisik di negara ini, badan keamanan Taiwan dapat meminta penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke aplikasi atau situs web mereka.
Lin, yang mewakili daerah pemilihan ke-4 Kota Kaohsiung di legislatif nasional Taiwan, mengatakan bahwa ketentuan tersebut akan menyelaraskan regulasi Taiwan dengan negara-negara lain di Eropa dan Amerika Serikat.
Platform seperti TikTok, kata Lin, digunakan oleh "Mereka yang memiliki motif tersembunyi" untuk campur tangan dalam urusan politik Taiwan, dan harus dilarang jika mereka tidak mematuhi hukum Taiwan.
Usulan Lin diajukan pada hari yang sama ketika Ketua Fraksi DPP, Ker Chien-ming (柯建銘), dan anggota legislatif DPP, Wang Yi-chuan (王義川), mengajukan pengaduan ke Kejaksaan Distrik Taipei terkait video deepfake yang beredar di TikTok dan platform lainnya.
Salah satu video menggunakan rekaman dari segmen berita Taiwan Television yang menampilkan Ker di konferensi pers, namun dimodifikasi secara digital untuk secara salah mengklaim bahwa sang legislator berbalik melawan partainya dengan mengatakan: "Taiwan di tangan DPP tanpa harapan."
Video lainnya, yang menampilkan Ker dan Wang, juga menyertakan karakter huruf Mandarin yang disederhanakan, menunjukkan kemungkinan hubungan dengan Tiongkok daratan, tempat Partai Komunis Tiongkok sering mengecam DPP sebagai "Separatis kemerdekaan Taiwan."
Berbicara kepada wartawan di luar kantor kejaksaan, Ker menyarankan bahwa Tiongkok menggunakan TikTok untuk memanipulasi opini publik di Taiwan, namun ia meragukan bahwa audiens Taiwan akan percaya bahwa ia atau Wang akan membuat pernyataan yang menentang partai mereka sendiri.
Wang mengatakan bahwa ia telah mengambil tangkapan layar yang menunjukkan bahwa video-video tersebut telah beredar di grup obrolan Kuomintang (KMT), partai oposisi utama Taiwan yang mendorong hubungan lebih dekat dengan Beijing.
Ker dan Wang juga mengimbau publik untuk tidak membagikan ulang video-video tersebut.
Selesai/IF
