Taipei, 13 Apr. (CNA) Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) hari Senin (13/4) mengajukan prasyarat penentu kedatangan pekerja migran India, setelah rencana tersebut mendapat petisi penolakan yang mengutip kekhawatiran akan masalah keamanan sosial di Taiwan hingga memancing tanggapan beragam para legislator.
Hung pada Kamis lalu menyatakan pekerja migran India kemungkinan dapat mulai datang paling cepat tahun ini. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) kemudian menyebut rencana ini akan dievaluasi secara menyeluruh dan diawasi ketat, serta tidak akan dilakukan tergesa-gesa.
Usai mendapatkan respons masyarakat yang secara luas dianggap negatif, oposisi Kuomintang (KMT) dan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa pada Senin mengutip rencana ini dalam konferensi pers mereka masing-masing.
Setelahnya, Hung dalam sebuah unggahan pada sore hari mengatakan MOL memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemungkinan keberagaman sumber tenaga kerja asing di tengah meningkatnya kebutuhan pekerja di Taiwan, dan bahwa ini juga harapan industri.
Nota kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan Taiwan-India ditandatangani pada Februari 2024 dan pada pertengahan tahun diserahkan ke Yuan Legislatif untuk ditinjau, lalu disetujui dengan partisipasi dan dukungan dari semua fraksi, sehingga MOL melakukan negosiasi lebih lanjut dengan pihak India, kata Hung.
"Karena kami sepenuhnya memahami bahwa isu ini memiliki perhatian sosial yang tinggi," kata Hung, "Dalam proses tersebut MOL melakukan pengawasan yang sangat hati-hati serta mengajukan persyaratan yang kami anggap penting dan diperlukan."
Karena kehati-hatian ini pula, kata Hung, setelah dua tahun penyetujuan MoU tersebut, pihaknya terus melakukan pengawasan serius. "Kami sama sekali tidak dan tidak akan bertindak secara tergesa-gesa."
Hung mengatakan pihaknya "terus memantau dengan seksama" berbagai suara dari masyarakat akhir-akhir ini, sehingga untuk penentuan apakah pekerja migran India akan benar-benar didatangkan atau tidak, pihaknya mengajukan dua prasyarat.
"Pertama, kebutuhan pihak perusahaan terhadap pekerja migran India. Kedua, apakah rencana implementasi dari pihak India dapat memenuhi persyaratan dan standar pengawasan kami. Jadi, jika kedua prinsip ini tidak terpenuhi, maka tidak akan ada persoalan mengenai perekrutan, dan juga tidak ada jadwal apa pun," tulisnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Fraksi KMT, Lin Pei-hsiang (林沛祥) dalam konferensi pers menyatakan bahwa partainya saat ini "secara menyeluruh" menentang kebijakan mendatangkan pekerja migran India, tetapi bukan karena emosi atau prasangka, melainkan karena risiko yang dinilai terlalu tinggi.
Lin mengatakan masalah pekerja migran hilang kontak di Taiwan sangat serius dan belum terselesaikan, yang menunjukkan adanya celah dalam desain sistem dan kesulitan dalam pengelolaan. Saat ini masalah tersebut telah menjadi titik buta dalam keamanan sosial, tetapi pemerintah justru membuka pintu lebih lebar, ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah kekurangan tenaga kerja benar adanya, atau sebenarnya hanya terjadi keterbatasan pekerja yang lebih murah dan mudah digunakan, dan ia meminta Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) untuk mengerem kebijakan ini dan mendengarkan suara rakyat terlebih dahulu.
KMT, ucapnya, "secara menyeluruh" menentang kedatangan pekerja migran India sebelum sistem saat ini diperbaiki dan meminta Yuan Eksekutif segera menjelaskan motif kebijakan dan sumber kebutuhan industri secara lengkap.
Partai oposisi tersebut, tambah Lin, juga menyerukan tidak boleh ada perluasan negara asal pekerja migran sebelum masalah hilang kontak diselesaikan secara efektif. Menurutnya, masalah lama harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menciptakan isu baru.
Wakil Sekretaris Jenderal Fraksi KMT, Wang Hung-wei (王鴻薇) mengatakan bahwa di platform partisipasi kebijakan publik daring, lebih dari 32.000 orang telah menuntut pemerintah tidak mendatangkan pekerja migran India dengan alasan perlindungan perempuan dan anak, keamanan sosial, serta kesetaraan gender.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah tidak seharusnya mundur dari kebijakan ini, menghadapi dan menyelesaikan masalah, serta menghilangkan kekhawatiran publik, alih-alih justru menggambarkan isu ini sebagai "upaya pembukaan oleh oposisi".
Menanggapi ini, dalam konferensi pers terpisah, pimpinan Fraksi DPP Chuang Jui-hsiung (莊瑞雄) mengatakan bahwa sejak awal, niat semua partai, baik dari yang berkuasa maupun oposisi, terkait rencana ini adalah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di industri Taiwan.
Namun, ketika muncul kekhawatiran soal keamanan, Chuang menilai semua partai seharusnya bersama-sama mengimbau masyarakat agar berdiskusi secara rasional.
Menurutnya, tidak baik bahwa jika isu ini dibagi menjadi tenaga kerja "tinggi" dan "rendah", dan yang dicap "rendah" dianggap berpotensi membawa dampak pada keamanan sosial.
Pemerintah, ucapnya, telah mendengar berbagai suara dari semua pihak, dan yang seharusnya dilakukan semua partai adalah melakukan pengawasan dengan baik.
Chuang mengatakan dirinya menilai partai-partai tidak perlu saling mengkritik, karena semua pernyataan sudah tercatat dengan jelas jika risalah rapat diperiksa.
Legislator DPP Lin Yueh-chin (林月琴) menyatakan bahwa latar belakang kebijakan ini adalah untuk merespons penuaan populasi, rendahnya angka kelahiran, kekurangan tenaga kerja tingkat dasar, serta konsentrasi pekerja migran yang terlalu tinggi.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu dilakukan evaluasi ulang secara hati-hati mengenai apakah perlu menambah negara sumber pekerja migran.
Jika ada pihak yang sebelumnya mendukung percepatan dan pelengkapan kebijakan pendukung, tetapi kini justru memperlakukan isu ini sebagai sesuatu yang menakutkan, kata Lin, itu sama saja mengubah masalah politik menjadi isu emosional.
Lin juga menilai tidak konsisten jika sebelumnya menyatakan kekurangan tenaga kerja itu serius dan harus segera ditangani, tetapi sekarang seolah-olah tidak pernah menyetujuinya.
Ia menegaskan bahwa dalam diskusi mengenai pekerja migran India, masyarakat tentu boleh mengawasi pemerintah, dan penguasa juga harus lebih aktif merespons kekhawatiran publik. Namun, ujarnya, kecemasan tidak boleh dijadikan alasan untuk diskriminasi.
Fraksi DPP, ucapnya, akan terus meminta MOL, sesuai dengan posisi pemerintah, untuk melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terhadap kebutuhan tenaga kerja industri Taiwan, perhatian publik, dan langkah-langkah pendukung yang lebih lengkap, dengan harapan diskusi dapat berlangsung secara rasional.
(Oleh Wang Yang-yu, Liu Kuan-ting, dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
