Taipei, 23 Agu. (CNA) Sebuah referendum mengenai perpanjangan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Ketiga Taiwan menuai reaksi beragam pada Sabtu (23/8), seiring mayoritas pemilih mendukung perpanjangan, namun partisipasi yang rendah membuatnya gagal mencapai ambang batas suara setuju yang diperlukan.
Pemungutan suara ini, yang diusulkan Partai Rakyat Taiwan (TPP) dan didukung Kuomintang (KMT), menanyakan: "Apakah Anda setuju bahwa PLTN Maanshan dilanjutkan beroperasi setelah otoritas berwenang memastikan tidak ada masalah keselamatan?"
Menurut Komisi Pemilihan Umum (CEC), 4.341.432 orang (21,7 persen) memilih "ya", sementara 1.511.693 orang (7,5 persen) memilih "tidak". Tingkat partisipasi keseluruhan mencapai 29,53 persen, tetapi jumlah suara setuju masih di bawah 25 persen dari pemilih yang memenuhi syarat -- atau 5.000.523 suara -- yang dibutuhkan untuk persetujuan.
Kelompok antinuklir mengkritik pemungutan suara ini sebagai manipulasi politik, dengan alasan bahwa banyak pendukung antinuklir memilih untuk abstain sebagai protes terhadap taktik politik yang dianggap tidak adil.
Menurut National Nuclear Abolition Action Platform, referendum ini dipercepat oleh Yuan Legislatif (Parlemen), kurang mendapat dukungan luas dari warga, dan informasi publik yang diberikan tidak memadai.
Green Citizens' Action Alliance mengatakan hasil ini menyoroti keterbatasan mobilisasi yang digerakkan partai, mencatat bahwa upaya dari KMT dan TPP gagal memenuhi persyaratan partisipasi.
Pebisnis Taiwan Lin Por-fong (林伯豐), ketua Third Wednesday Association kepada CNA mengatakan bahwa agar industri dan manufaktur Taiwan berkembang dengan baik, diperlukan harga listrik yang wajar dan pasokan listrik yang stabil, sesuatu yang menurutnya tidak mungkin tanpa tenaga nuklir.
Ia menyerukan agar pemerintah mempertimbangkan pengembangan kebijakan energi dengan mempertimbangkan keuntungan ekonomi dan berharap kebijakan energi dapat direvisi.
Ketua National Association of Small & Medium Enterprises, R.O.C. Lee Yu-chia (李育家), kepada CNA menyatakan bahwa meskipun referendum kali ini tidak disetujui, di masa depan, seiring meningkatnya permintaan listrik dan kematangan teknologi nuklir, isu energi nuklir tetap layak terus dibahas.
Bupati Pingtung, Chou Chun-mi (周春米) dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, mengatakan fakta bahwa lebih dari 70 persen pemilih yang berhak abstain menunjukkan ketidaksetujuan publik yang luas terhadap perpanjangan operasi Maanshan.
Namun Ketua TPP, Huang Kuo-chang (黃國昌), mencatat suara "ya" hampir tiga kali lipat dari suara "tidak", menandakan dukungan masyarakat yang kuat terhadap energi nuklir meski partisipasi rendah.
Huang juga menyoroti bahwa di Kabupaten Pingtung, tempat PLTN Maanshan berada, suara setuju jauh lebih banyak dibanding suara menolak, mencerminkan kesediaan masyarakat lokal menerima energi nuklir sebagai sumber energi yang stabil.
Huang menambahkan bahwa melalui debat sebelum referendum, isu kemandirian energi dan keselamatan nuklir tidak lagi menjadi topik yang rumit, melainkan telah menjadi konsensus nasional.
Ia menambahkan bahwa TPP berencana mendorong amandemen Undang-Undang Referendum pada sesi Yuan Legislatif berikutnya untuk menghapus sistem "referendum terkekang" dan lebih menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.
Legislator KMT, Su Ching-chuan (蘇清泉), mengatakan bahwa meskipun gagal memenuhi ambang batas hukum, mayoritas suara yang mendukung perpanjangan Maanshan jelas mencerminkan aspirasi publik yang harus dipertimbangkan pemerintah.
(Oleh Lee Hui-ting, Chang Hisung-feng, Kuo Chien-shen, Lee Hsin-Yin, Su Ssu-yun, dan Jason Cahyadi)
Enditem/ja
