Taipei, 23 Agu. (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德) mengatakan ia akan melakukan penyesuaian personel yang diperlukan dalam Yuan Eksekutif (Kabinet) sekaligus menyatakan keterbukaannya terhadap fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) canggih, setelah kegagalan pemungutan suara pemakzulan dan referendum pada Sabtu (23/8).
Dalam sambutannya di Kantor Kepresidenan setelah gagalnya pemungutan suara pemakzulan tujuh legislator oposisi Kuomintang (KMT) dan referendum pengaktifan kembali PLTN Ketiga Taiwan, Lai menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat, dan menyampaikan harapannya akan kerja sama antara penguasa dan oposisi.
Ia mengatakan bahwa meskipun referendum itu gagal memenuhi ambang batas di mana pendukung pengaktifan kembali melebihi 25 persen dari total pemilih yang memenuhi syarat, "Terhadap hasil ini, kami menghormati; dan saya juga sepenuhnya memahami harapan masyarakat akan opsi energi yang beragam."
Presiden, yang juga menjabat sebagai ketua Partai Progresif Demokratik (DPP), merujuk pada fakta bahwa lebih dari 4 juta pemilih memberikan suara "ya" dalam referendum mengenai apakah operasi PLTN di Kabupaten Pingtung itu harus diperpanjang atau tidak, dibandingkan dengan lebih dari 1,5 juta suara "tidak".
Lai mengatakan bahwa tenaga nuklir adalah isu ilmiah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu referendum.
Proses untuk memulai kembali pembangkit nuklir melibatkan dua persyaratan, yang pertama adalah Komisi Keselamatan Nuklir (NSC) harus, sesuai hukum, menetapkan peraturan untuk proses peninjauan keselamatan, jelasnya.
Persyaratan kedua adalah Taiwan Power Co. (Taipower) harus melakukan inspeksi keselamatan sendiri sesuai dengan peraturan yang ditetapkan NSC, tambah Lai. Adapun ia mengatakan akan meminta kedua pihak tersebut melaksanakan persyaratan-persyaratan ini.
Dalam hal tenaga nuklir, "Pemerintah akan menjunjung tiga prinsip utama: menjamin keselamatan nuklir, menyelesaikan limbah nuklir, dan mencapai konsensus sosial. Ini adalah posisi tegas dan mantap kami dalam menangani isu energi nuklir," kata Lai.
"Oleh karena itu, jika di masa depan teknologi menjadi lebih aman, limbah nuklir berkurang, dan penerimaan publik meningkat, kami tidak akan menutup kemungkinan penggunaan tenaga nuklir canggih," tambahnya.
Pernyataan ini menunjukkan kemungkinan perubahan kebijakan jangka panjang DPP yang "Membebaskan negara dari nuklir," yang dicapai pada 17 Mei setelah pembangkit nuklir aktif terakhir Taiwan -- Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Ketiga (Maanshan) -- berhenti beroperasi.
Di sisi lain, menyinggung pemungutan suara pemakzulan Sabtu, Lai mengakui adanya kekurangan dalam kebijakan pemerintah, dan berjanji bahwa tim administrasinya akan melakukan refleksi diri serta melakukan perubahan.
Ia mengatakan akan melakukan penyesuaian personel yang diperlukan dalam Kabinetnya, namun menekankan ia telah meminta Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰), yang ia katakan telah berkali-kali mengajukan pengunduran diri sejak kegagalan pemungutan suara pemakzulan legislator KMT pada 26 Juli, untuk tetap menjabat.
Hal ini diperlukan demi "Melindungi misi kritis negara," kata Lai, merujuk pada pembicaraan tarif dengan Amerika Serikat, pemulihan pascabadai, dan masalah anggaran.
Lai mengatakan bahwa untuk menjaga misi kritis negara dan menanggapi harapan publik, tim pemerintahannya akan menyesuaikan penempatan personel untuk meningkatkan efisiensi dan membuat tata kelola lebih nyata, serta menyesuaikan prioritas kebijakan agar fokus pada ekonomi, kesejahteraan rakyat, kelompok rentan, dan pemuda.
Mereka juga akan menyesuaikan interaksi eksekutif-legislatif untuk mendorong dialog yang lebih besar antara partai penguasa dan oposisi, sambil menyesuaikan struktur fiskal untuk memastikan keberlanjutan antar generasi, memperkuat keuangan negara, dan menjamin pembangunan jangka panjang negara, kata Lai.
Hasil pemungutan suara pemakzulan Sabtu senada dengan upaya gagal pada 26 Juli untuk menggulingkan 24 legislator KMT lainnya dalam kampanye yang digerakkan kelompok sipil dan didukung DPP untuk merombak Yuan Legislatif (Parlemen) yang didominasi oposisi.
Dalam pemilihan pada Januari 2024, Lai dari DPP memenangkan kursi presiden dengan 40 persen suara, tetapi partai tersebut kehilangan mayoritas di Parlemen yang memiliki 113 kursi.
KMT memperoleh 52 kursi, DPP 51, dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) delapan, sementara dua kursi sisanya diperoleh dua independen yang secara ideologis sejalan dengan KMT.
(Oleh Elizabeth Hsu dan Jason Cahyadi)
Selesai/ja
