Taipei, 25 Okt. (CNA) Kelompok-kelompok buruh dan para ilmuwan menyerukan lebih banyak hari libur nasional universal pada sidang publik Yuan Legislatif di Taipei, Rabu (23/10).
Sidang tersebut bertujuan untuk mengumpulkan pendapat mengenai pengesahan Peraturan Pelaksanaan Hari Peringatan dan Hari Libur yang saat ini masih dalam perintah eksekutif.
Taiwan Solidarity Front Confederation of Trade Unions dan Serikat Pekerja Chunghwa Telecom mengeluarkan pernyataan bersama setelah sidang, menuntut tujuh hari libur nasional tambahan dan bahwa hari libur tersebut harus bersifat universal.
Tuntutan terakhir ini terutama merujuk pada Hari Buruh di Taiwan, yang dirayakan pada tanggal 1 Mei. Tidak seperti mereka yang bekerja di organisasi non-pemerintah, staf militer, pegawai negeri, dan guru tidak dianggap sebagai pekerja dan tidak mendapatkan hari libur tersebut.
Hung Hsiu-lung (洪秀龍), presiden Serikat Pekerja Chunghwa Telecom, mengatakan bahwa jam kerja rata-rata pekerja di Taiwan adalah yang keenam tertinggi di dunia.
Rata-rata karyawan Taiwan bekerja sebanyak 2.008 jam, jauh lebih tinggi dibandingkan 1.626 jam di Jepang dan 1.904 jam di Korea Selatan, katanya.
Dalam hal hari libur nasional, pekerja Taiwan mendapatkan 12 hari, sedangkan pekerja Jepang mendapatkan 16 hari dan Korea Selatan 15 hari, tambahnya.
Hung mencatat bahwa pemerintah mengatakan pengurangan jumlah hari libur nasional -- dari 19 menjadi 12, pada tahun 2018, adalah untuk memastikan konsistensi di seluruh negeri. Namun, situasi saat ini pada Hari Buruh bertentangan dengan klaim tersebut.
Di sidang tersebut, profesor Institut Pasca Sarjana Penelitian Buruh National Chengchi University, Liu Mei-chun (劉梅君) setuju bahwa seharusnya ada lebih banyak hari libur yang berlaku untuk seluruh negeri.
Profesor Departemen Administrasi Publik dan Kebijakan National Taipei University, Lu Yu-cheng (呂育誠) mengatakan bahwa pembentukan undang-undang akan mengatur proses penentuan hari libur nasional dan penetapan aturan, dengan cara yang dapat diterima oleh semua orang. Ia juga tidak setuju dengan hari libur yang eksklusif untuk kelompok atau profesi tertentu.
Ho Cheng-chia (何政家), presiden Taiwan Solidarity Front Confederation of Trade Unions, menyarankan hari libur bisa ditambahkan secara bertahap setiap tahun jika pemerintah khawatir peningkatan mendadak tujuh hari libur akan berdampak pada industri-industri.
Liou You-syue (劉侑學), seorang profesor asisten di Pusat Proyek Pendidikan Umum China Medical University menunjukkan bahwa pekerja Taiwan sering mengabaikan cuti berbayar mereka. Mereka lebih cenderung mengambil cuti kerja pada hari libur nasional karena cuti tersebut kurang diawasi oleh para pemberi kerja.
Di sisi lain, Wu Ming-yuan (吳銘源), presiden Asosiasi Aliansi Industri Usaha Kecil & Menengah Kota Kaohsiung, dan Ho Ming-yuan (何明原), anggota dewan Federasi Industri Nasional Tiongkok, kurang antusias tentang penambahan lebih banyak hari libur nasional, berpendapat bahwa penyesuaian harus dilakukan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Taiwan dan beban pemberi kerja.
Ho Ming-yuan mengutip prospek ekonomi yang tidak jelas karena kenaikan tarif listrik dan kenaikan upah dan mengatakan ia berharap anggota parlemen akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Wu Tang-an (吳堂安) menyatakan bahwa terdapat beragam pandangan terkait isu ini, dan setiap penyesuaian yang dibuat akan memiliki dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kementerian akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan melakukan evaluasi komprehensif terhadap persoalan ini.
Usulan untuk pembentukan undang-undang baru didukung oleh anggota parlemen lintas partai, termasuk Chen Ying (陳瑩) dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa, kaukus legislatif Partai Rakyat Taiwan (TPP), Niu Hsu-ting (牛煦庭) dari Kuomintang (KMT), dan Legislator independen Kao Chin Su-mei (高金素梅).
Sementara itu, sekretaris jenderal kaukus legislatif DPP Wu Szu-yao (吳思瑤) menyampaikan kepada pers bahwa penambahan hari libur nasional masih dapat didiskusikan, namun penyesuaian tersebut tidak boleh didasarkan pada upaya menarik simpati populis.
Penyesuaian tidak boleh menargetkan kelompok tertentu, dan juga mencapai keseimbangan berdasarkan perkembangan ekonomi dan industri Taiwan, katanya.
Saat ini ada tujuh usulan untuk undang-undang baru, semua telah lolos pembacaan pertama dan menunggu tinjauan pasal demi pasal.
(Oleh Chang Hsiung-feng, Chen Chun-hua, Lin Ching-yin, Wang Yang-yu, Wu Kuan-hsien, dan Jennifer Aurelia)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/IF
