Taipei, 20 Sep. (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan), Jumat (20/9) mendorong usulan dari tiga fraksi partai politik besar yang merinci sikap mereka masing-masing terhadap Resolusi 2758 Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dikutip Beijing untuk membenarkan klaimnya atas Taiwan.
Usulan tersebut, yang diperkenalkan untuk meminta resolusi tentang masalah tersebut, akan langsung berlanjut ke pembacaan kedua dalam rapat penuh dan negosiasi lintas fraksi karena tidak ada yang menentang, Ketua Parlemen Han Kuo-yu (韓國瑜) mengumumkan.
Langkah partai-partai tersebut mengikuti langkah persetujuan bulan lalu dari mosi Senat Australia dan Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, yang keduanya menolak upaya Tiongkok untuk menyelewengkan resolusi PBB dan mengecualikan Taiwan dari sistem PBB.
Beijing mengklaim bahwa resolusi PBB mengonfirmasi prinsip "Satu Tiongkok" miliknya, yang menegaskan bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia dan Taiwan adalah "Bagian tak terpisahkan dari Tiongkok."
Di sisi lain, Taiwan berpendapat bahwa resolusi tersebut hanya membahas masalah representasi Tiongkok di PBB dan tidak menyebut Taiwan, juga tidak membahas status politiknya atau menetapkan kedaulatan Tiongkok atas Taiwan.
Dalam usulannya, Fraksi Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa mengatakan bahwa mereka "Menentang keras penyelewengan Tiongkok terhadap resolusi tersebut," yang menurut mereka menghalangi partisipasi Taiwan dalam sistem PBB dan organisasi internasional lainnya.
"Tiongkok harus segera berhenti mengaitkan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dengan prinsip 'Satu Tiongkok' mereka, yang merusak status quo perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta keamanan dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik, dan mengganggu tatanan internasional berbasis aturan," mereka menyatakan.
Partai oposisi, Kuomintang (KMT) mendesak Beijing dalam usulannya untuk mengakui realitas objektif dari keberadaan Republik Tiongkok (Taiwan), menekankan bahwa Konstitusi ROC mempertahankan kedaulatan de jure mereka yang mencakup Taiwan dan daratan utama Tiongkok.
"Kedua belah pihak harus mempromosikan pertukaran lintas selat dan menjaga stabilitas di Selat Taiwan dan perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Lintas Selat," kata fraksi partai tersebut.
Partai oposisi yang lebih kecil, Partai Rakyat Taiwan (TPP), meminta cabang eksekutif untuk secara aktif mencari partisipasi yang berarti dalam berbagai organisasi internasional.
Fraksi TPP dalam usulannya mengatakan bahwa Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) harus melaporkan kepada anggota Parlemen tentang kemajuan saat ini dari partisipasi Taiwan di PBB, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Interpol (ICPO), dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
Pembacaan kedua akan melibatkan diskusi menyeluruh, revisi, pemeriksaan ulang atau pencabutan usulan.
