Taipei, 18 Mar. (CNA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) Taiwan hari Selasa (17/3) meluncurkan layanan konsultasi hukum video gratis bagi pekerja yang menghadapi dugaan diskriminasi di tempat kerja terkait kehamilan atau gender, dengan warga negara asing yang bekerja di Taiwan juga memenuhi syarat.
"Kami berharap dapat menyediakan saluran konsultasi yang profesional, privat, dan nyaman," kata Huang Chi-ya (黃琦雅), kepala Departemen Standar Tenaga Kerja dan Kesetaraan Kesempatan Kerja MOL, dalam konferensi pers di Taipei.
Ia mengatakan layanan ini akan membuat pekerja merasa kurang terintimidasi untuk mencari bantuan dibandingkan saluran lain, seperti mengajukan keluhan langsung ke pemerintah daerah.
Bekerja sama dengan Yayasan Bantuan Hukum, layanan ini mulai menerima reservasi pada hari Selasa dan akan mulai menawarkan konsultasi video satu lawan satu dengan pengacara pada 1 April bagi pekerja yang menduga mereka telah mengalami diskriminasi terkait kehamilan atau gender, kata Huang.
Menurut MOL, pekerja, tanpa memandang kewarganegaraan, juga dapat mengakses layanan konsultasi ini jika mereka khawatir perlindungan mereka terkait cuti melahirkan dan cuti paternity (cuti kerja berbayar untuk karyawan laki-laki yang menjadi ayah) telah dikurangi atau jika mereka mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.
CEO Legal Aid Foundation, Steven Chou (周漢威), mengatakan layanan ini akan tersedia bagi pekerja migran dan karyawan asing di Taiwan yang tidak berbicara bahasa Mandarin, dengan bantuan penerjemah jika diperlukan.
Setiap konsultasi akan berlangsung selama 40 menit, dengan satu pengacara bertugas pada setiap periode layanan pagi dan sore di hari Selasa dan Kamis, katanya.
Ia menambahkan bahwa 33 pengacara yang telah mendapatkan pelatihan khusus telah bergabung dalam program konsultasi hukum video ini, dan lebih banyak lagi sedang direkrut.
Huang mencatat bahwa survei MOL yang dilakukan tahun lalu menemukan bahwa lebih dari setengah perempuan merasa pekerja hamil menghadapi diskriminasi di tempat kerja, sementara 27,8 persen mengatakan mereka secara pribadi pernah mengalami diskriminasi tersebut.
Di antara mereka yang pernah mengalami perlakuan tidak ramah selama kehamilan, 43 persen mengatakan mereka mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan tetapi memiliki "kekhawatiran" bahwa "identitas mereka mungkin terungkap" atau bahwa "prosesnya akan lama dan tidak efektif," katanya.
MOL tahun lalu merilis statistik dari sistem pelaporan kasus pelecehan seksual di tempat kerja tahun 2024, yang menunjukkan bahwa 1.577 keluhan diajukan, di mana 949, atau 60,2 persen, terbukti dan 396, atau 25,1 persen, tidak terbukti.
Menurut Huang, layanan konsultasi video ini diperkirakan akan menangani lebih dari 600 kasus per tahun dan telah dialokasikan anggaran sebesar NT$2 juta (Rp1 miliar), dengan penyesuaian dana akan dilakukan berdasarkan permintaan.
Selesai/JC
