Taipei, 11 Agu. (CNA) Sebanyak delapan perwakilan organisasi dan serikat pekerja migran Indonesia (PMI) menghadiri kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Ketenagakerjaan, Minggu (10/8), sampaikan masukan pada BPJS TK, ujar Fara Septiani, perwakilan Unit Layanan (UL) Taiwan.
Dalam acara yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di jalan Xuchang street dekat pintu keluar M8 Taipei Main Station ini, ada 26 peserta dari perwakilan organisasi PMI yang berpartisipasi. Menurut pantauan CNA yang hadir kala itu, acara yang dibuka dengan pemotongan tumpeng tersebut, dilanjutkan dengan sambutan dari BPJS TK dan Arif Sulistiyo Kepala KDEI.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh delegasi dari BPJS TK, Hendra Nopriansyah Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi, dan Iqbal, Asisten Deputi Kepesertaan PMI dan Jasa Konstruksi. Sementara itu KDEI Taipei dihadiri oleh Arif Sulistiyo (Kepala KDEI Taipei), Wawan (Kabag Administrasi), Husen Mauludin (Kabidnaker), Kadir dan Mira (Analis Bidnaker).
Pada sesi diskusi, Fajar, salah satu peserta, ketua Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (GANAS Community) menyampaikan kritikan dan saran secara langsung agar pelindungan kepada PMI di Taiwan menjadi lebih baik.
GANAS mengusulkan agar premi BPJS TK tidak dibebankan kepada PMI Taiwan.
Kemudian Fajar juga menekankan bahwa BPJS TK harusnya menaikkan nilai klaim untuk kasus PHK.
“Kasus klaim yang saat ini diberikan hanya senilai Rp1.500.000 dan itu sangat kurang. Seharusnya bisa lebih banyak dari itu,” tutur Fajar yang juga didapuk sebagai ketua Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan (SBIPT).
Fajar juga menginformasikan pada BPJS TK bahwa selama ini perawat Migran di Taiwan tidak terlindungi oleh UU Ketenagakerjaan sehingga rentan di PHK tanpa pesangon.
Begitu juga PMI sektor formal dengan biaya proses yang melebihi cost structure (biaya penempatan) hingga Rp100 juta. Selain membayar biaya tersebut, para PMI rentan PHK termasuk perawat migran dan PLRT.
BPJS TK disarankan untuk meningkatkan azas manfaat. Fajar menyarankan agar BPJS TK tidak hanya mengganti biaya klaim untuk PMI yang sakit karena kecelakaan kerja saja, tetapi PMI yang sakit bukan karena kecelakaan kerja juga mendapat manfaat.
Fajar juga mengusulkan kemudahan dalam klaim BPJS TK. Saat ini untuk kasus PMI yang bekerja di luar kontrak kerja memang bisa klaim. Namun dalam kenyataannya tidak mudah, sebab ada syarat yang memberatkan. Contoh klaim kasus PMI bekerja di luar job yaitu harus pulang ke Indonesia yang artinya kehilangan pekerjaan.
Sedangkan ketika bekerja diluar job ini bisa dibuktikan dari hasil mediasi di Depnaker ketika putus kontrak. Seharusnya bisa diklaim selama BPJS TK-nya masih aktif dan tanpa harus pulang ke Indonesia, sehingga tidak kehilangan pekerjaan hanya demi dapatkan klaim tersebut.
BPJS TK juga tidak ada kerja sama dengan rumah sakit di Taiwan, sehingga seringnya proses verifikasi klaim sulit dan terkendala karena PMI yang dalam kondisi sakit/trauma akibat kecelakaan kerja harus melengkapi dokumen berkas yang dibutuhkan untuk klaim.
Selesai/IF
